Berita

Pelapor ijazah palsu Bupati Rokan Hilir Bistamam di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta/Ist

Nusantara

Polemik Ijazah Palsu Juga Menghantam Bupati Rokan Hilir

SENIN, 05 MEI 2025 | 23:55 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Belum usai polemik ijazah palsu yang menyelimuti Presiden ke-7 RI Joko Widodo, kini muncul lagi dugaan serupa dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau.  

Baru-baru ini, Bupati Rokan Hilir Bistamam resmi dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan pembuatan dan penggunaan ijazah palsu. Ijazah atas nama Bistamam Hanafi, Pelajar SMEA PGRI Pekanbaru tahun 1968 itu diduga palsu.

Muhajirin Siringo Ringo selaku pelapor berharap pihak kepolisian mengungkap tabir kebenaran atas dugaan tindak pidana tersebut. 


"Ada empat kejanggalan yang saya temukan di ijazah tersebut, pertama, nama yang tertulis di ijazah berbeda dengan KTP, di ijazah tertulis dengan nama Bistamam Hanafi sedangkan di KTP hanya Bistamam, tanda tangan keduanya juga berbeda, lalu tinta pada ijazah terlihat masih segar, meskipun sudah berusia 57 tahun dan terakhir Ejaan pada tulisan yang terdapat di ijazah juga sangat berbeda, tulisan yang menggunakan mesin ketik mengikuti Ejaan Republik atau yang lebih kita kenal dengan Ejaan Soewandi sementara tulisan yang menggunakan tangan sudah mengikuti Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)," ujar Muhajirin kepada wartawan, Senin, 5 Mei 2025. 

Belum lama ini Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik Bupati Rohil, Bistamam beredar luas di media sosial (Facebook) yang menghebohkan masyarakat. 

Pasalnya, di dalamnya tidak terlihat nomor register ijazah dan nomor induk siswa. Tidak sedikit orang yang menduga SKPI tersebut cacat Formil. 

"Saya menduga ada kongkalikong segitiga antara Sekolah, Dinas Pendidikan dan Bistamam, dalam waktu dekat SKPI itu akan segera kita gugat ke PTUN Pekanbaru, namun sebelum itu, saya akan mendatangi Kementerian Pendidikan terlebih dahulu untuk menanyakan keabsahan SKPI yang dikeluarkan oleh SDN 31 Pekanbaru dan SMPN 1 itu," tutup Muhajirin.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

PLN Gercep Pulihkan Listrik Pascagempa NTT: Bukti Negara Hadir

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:26

Peduli NTT, Pemkab Tuban Batalkan Pesta Kemerdekaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:15

Tunda Agenda Internal, PDIP Fokus Bantu Korban Gempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 16:00

Ketika Emak-emak Mengamuk di Depan Kepala BGN

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:50

HUT RI Momentum Bangkit Bersama di Tengah Duka Gempa

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:49

Operasional Pelabuhan Marina Disetop Pangkas Pendapatan Daerah Rp11 Miliar

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:33

PKS Yakin Rakyat Aceh Konsisten Bersama NKRI

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:30

BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia, Bisa Dipakai via QRIS

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:27

Bitcoin Menguat Terimbas Sentimen Positif Pasar Kripto Global

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:19

HUT Ke-81 RI Diwarnai Duka Gempa NTT: Ada Kesedihan di Tengah Perayaan

Senin, 17 Agustus 2026 | 15:17

Selengkapnya