Rosan Gandeng Kapolri Berantas Pungli Ormas Pengganggu Investor

Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberantas aksi premanisme ormas dan pungutan liar (pungli).

Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyusul maraknya aksi premanisme yang dikeluhkan sejumlah pengusaha.

"Kami berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi," kata Rosan di Jakarta, Selasa 29 April 2025.

Rosan menambahkan, praktik premanisme dan pungli telah memberi dampak negatif terhadap iklim investasi. BKPM juga telah menerima aduan dari investor terkait dengan hal tersebut.

“Karena ini (premanisme ormas) memberikan dampak negatif terhadap investasi yang masuk. Jadi, kami pun benar-benar memantau langsung," tegas Rosan.

Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara itu juga berharap ke depan tidak ada lagi investor yang diganggu oleh preman dan pungli.

"Saya sudah perintahkan untuk laporan ini kita koordinasi langsung. Baik pada level Kapolri, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek kami sudah berkoordinasi untuk memastikan hal-hal ini tidak boleh terjadi lagi," tegas Rosan.

Belum lama ini pabrik mobil listrik BYD hingga VinFast di Subang, Jawa Barat menjadi korban dari aksi premanisme ormas. Meski demikian, tak disebut ormas mana yang terlibat dalam tindakan tersebut.