Berita

Presiden Prabowo Subianto di peresmian KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah, pada Kamis, 20 Maret 2025/Sekreatariat Presiden RI

Politik

Prabowo Ingin Ciptakan Kawasan Ekonomi Khusus di 38 Provinsi

KAMIS, 20 MARET 2025 | 15:06 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Setelah meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis (KEK) Batang di Jawa Tengah pada Kamis, 20 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto berambisi menciptakan kawasan serupa di 38 provinsi Indonesia. 

Kepada awak media, Prabowo menjelaskan bahwa perluasan KEK bertujuan meningkatkan investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Itu mengapa diperlukan minimal satu KEK di setiap provinsi. 

"Kita optimis dan ini salah satu dari berapa puluh rencana KEK yang kita akan bangun nanti, mungkin idealnya satu KEK di tiap provinsi. Jadi ujungnya kita harus punya 38 KEK itu yang kita ingin ke arah sana," ujarnya. 


Presiden memberikan apresiasi terhadap KEK Industropolis Batang karena dinilai memiliki perencanaan pembangunan yang sangat baik.  

Ia juga menyoroti bahwa KEK ini telah menarik banyak perusahaan besar. Saat ini, tujuh perusahaan sudah beroperasi, tujuh lainnya dalam tahap konstruksi, dan 13 perusahaan masih dalam perencanaan pembangunan industri di kawasan tersebut.  

Prabowo berharap KEK Industropolis Batang bisa berkembang pesat seperti Kota Shenzen Tiongkok yang mampu menjadi pusat teknologi global terkemuka. 

"Hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzen-nya Indonesia. Insya Allah," ujarnya. 

Presiden RI itu menyebut peresmian KEK Industropolis Batang merupakan suatu tonggak yang membanggakan bagi Indonesia. Ia mendorong agar dibangun puluhan KEK lain dan berkolaborasi dengan negara tetangga agar tidak tertinggal. 

"Kita harus berani untuk mengejar apa yang telah dilakukan oleh tetangga-tetangga kita. Kita tidak boleh malu untuk belajar dari contoh yang berhasil," tegasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya