Wacana pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di 24 daerah saat Ramadan atau menjelang Idulfitri sebaiknya ditinjau ulang.
Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha mengingatkan bulan suci Ramadan merupakan waktu terbaik untuk fokus melaksanakan ibadah.
"Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketakwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda," kata Toha, Senin 3 Maret 2025.
Sebanyak 24 daerah akan menggelar PSU. Rinciannya, 15 PSU dilaksanakan di seluruh daerah, dan 9 PSU dilaksanakan di sejumlah TPS. Waktu pelaksanaannya berbeda-beda.
Yang paling cepat adalah 26 Maret 2025 untuk PSU seluruh daerah di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Berikutnya PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Barito Kalsel, Kabupaten Siak Riau, dan rekapitasi uang di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.
Adapun 26 Maret 2025 bertepatan dengan 25 Ramadan 1446 H atau H-5 Idulfitri. Menurut Toha, waktu itu kurang tepat untuk PSU.
Alasannya, pada akhir bulan puasa, umat dianjurkan memperbanyak ibadah dan mulai disibukkan dengan berbagai kebutuhan perayaan lebaran, termasuk mudik, berziarah dan kegiatan lainnya.
"Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang," saran Toha.
PSU akan dilaksanakan sesuai tahapan pemilu/pilkada, mulai dari pembentukan penyelenggara tingkat ad hoc, penyiapan logistik, pendirian TPS, hari H pencoblosan dan penghitungan yang biasa memerlukan waktu sampai sehari atau malam hari, juga rekapitulasi yang harus dilalui secara berjenjang dengan tambahan waktu, termasuk sekarang ini masih musim penghujan.
"PSU bila dipaksakan pada 26 Maret 2025 akan banyak mudaratnya. Sebaiknya penyelenggara berpikir ulang, jangan grusa-grusu," tandas legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu.
