Berita

Buruh pabrik PT Sri Rejeki Isman (Sritex)/Ist

Bisnis

PHK Massal Ancam Pertumbuhan Ekonomi

SENIN, 03 MARET 2025 | 12:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan besar.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mengatakan, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor ini tidak hanya berdampak pada para pekerja, tetapi juga mengancam target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sejak kasus Sritex (PT Sri Rejeki Isman), berkali-kali kami sudah meminta agar industri padat karya mendapat perhatian serius. PHK massal ini dapat mengancam pertumbuhan ekonomi kita juga,” kata Chusnunia di Jakarta, Senin 3 Maret 2025.


Menurutnya, gelombang PHK massal yang terjadi di berbagai industri, termasuk di sektor tekstil dan manufaktur, telah menimbulkan kekhawatiran luas.

Sejumlah ahli memperingatkan bahwa kehilangan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja akan berimbas pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi memperlambat konsumsi domestik, sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Saya kira kebijakan strategis yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut dari krisis ini. Pemerintah harus hadir untuk memastikan industri padat karya tetap bertahan,” kata Chusnunia.

Ia juga menekankan bahwa ketidakstabilan sektor ini dapat berujung pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Oleh karena itu, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan para pelaku industri dan serikat pekerja guna mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan industri padat karya di Indonesia.

"Dukungan dalam bentuk insentif, stimulus ekonomi, hingga kebijakan yang lebih ramah bagi industri harus segera diterapkan," pungkasnya.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya