Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 26 Februari 2025/RMOL
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku pertanyaan penyidik KPK hanya pengulangan dari pemeriksaan sebelumnya.
Kepada wartawan, Hasto ngaku dicecar 52 pertanyaan sebagai saksi untuk tersangka Donny Tri Istiqomah.
Hal itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan perdana selama 3 jam sejak pukul 12.43 WIB hingga pukul 15.32 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Februari 2025.
"Jadi hari ini selama kurang lebih 1,5 jam efektif, saya diminta keterangan sebagai saksi terhadap saudara Donny Istiqomah. Ada sekitar 52 pertanyaan," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK saat hendak digiring ke mobil tahanan, Rabu sore, 26 Februari 2025.
Hasto menyebut bahwa, 52 pertanyaan tersebut semuanya sama dari keterangan-keterangan sebelumnya.
"Sehingga tinggal di-print, dan kemudian dikoreksi kembali, apakah keterangan ada yang sama atau tidak. Dan kemudian itu sudah saya lakukan dengan sebenar-benarnya," terangnya.
Menurut Hasto, melihat pengulangan itu, membuktikan bahwa proses penyidikan hanya mengulang dari perkara yang sudah inkracht.
"Sehingga ya sebagai warga negara yang taat hukum karena saya ada warga negara yang sah, meskipun itu diulang kembali, ya saya ikutin semuanya dengan baik, dengan penuh kedisiplinan," pungkas Hasto.
Pada Kamis, 20 Februari 2025, KPK resmi menahan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang juga melibatkan Harun Masiku, Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, Agustiani Tio Fridelina, dan Donny Tri Istiqomah, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember 2024 lalu.
Terkait kasus dugaan perintangan penyidikan, pada 8 Januari 2020, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto untuk menelepon Harun supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri pada saat proses OTT KPK.
Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,.
Selanjutnya pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa KPK sebagai saksi, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku.
Tak hanya itu, Hasto juga mengumpulkan beberapa orang terkait perkara Harun, dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat dipanggil KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan.
Selain Hasto, KPK juga menetapkan 1 orang lainnya sebagai tersangka suap, yakni Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. KPK belum melakukan penahanan terhadap Donny.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.
