Menteri Kepala Punjab, Maryam Nawaz.
Kebijakan pemerintahan Punjab yang kini dipimpin Menteri Kepala Maryam Nawaz di bidang IT dinilai akan membuka pintu pada perbaikan jalinan sosial-politik Pakistan yang kompleks. Bagaimanapun juga hak digital tidak lagi terbatas pada percakapan tentang kebebasan internet atau privasi, melainkan bagian integral dari kelangsungan ekonomi negara dan kemajuan masyarakat.
Demikian disampaikan pemerhati pendidikan dan IT Pakistan, Assadullah Channa dalam kolomnya di PakObserver.net baru-baru ini.
Menghambat hak digital, seperti yang dipraktikkan pemerintah Pakistan, menurutnya, bukan hanya masalah pemberangusan hak, melainkan juga soal ancaman ekonomi bagi masa depan Pakistan. Dalam lanskap global, di mana akses ke internet telah menjadi sinonim dengan akses ke peluang, pemerintah perlu melakukan upaya mendesak untuk memastikan infrastruktur internet yang layak dan kondusif.
Perdebatan seputar hak digital cukup beragam dan telah meningkat. Telah terjadi peningkatan kasus penutupan internet dan pemblokiran platform media sosial, terutama di sekitar waktu pemilihan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Peraturan yang sewenang-wenang dan penutupan internet telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Misalnya, Asosiasi Perusahaan Perangkat Lunak Pakistan (PASHA) memperkirakan kerugian lebih dari $1 juta per jam untuk sektor TI saja akibat gangguan ini.
Channa menyoroti keputusan Otoritas Telekomunikasi Pakistan (PTA) membatasi VPN, yang digunakan banyak orang untuk menerobos pembatasan internet dan mengakses konten yang diblokir. Ini termasuk uji coba selama enam jam untuk memblokir lebih dari dua lusin VPN guna menguji firewall baru.
“Tindakan ini telah menyebabkan pelambatan dan gangguan yang nyata dalam layanan internet. Pengguna telah melaporkan kesulitan dalam mengakses berbagai platform dan layanan daring, yang telah memengaruhi bisnis, pekerja lepas, dan pengguna internet sehari-hari. Pembatasan VPN telah berdampak pada ekonomi, dengan bisnis yang mengandalkan VPN untuk komunikasi yang aman dan efisien mengalami tantangan yang signifikan,” tulis Channa.
Dampak finansial secara keseluruhan dari gangguan internet di Pakistan sangat besar, dengan kerugian mencapai miliaran dolar. Dengan membatasi VPN, pemerintah melemahkan hak privasi dan akses informasi masyarakat.
VPN umumnya digunakan untuk melindungi data pribadi dan menjaga anonimitas daring, dan pembatasan penggunaannya menimbulkan kekhawatiran tentang pengawasan dan kontrol. Lebih jauh lagi, pembatasan yang tidak diumumkan pada fitur berbagi media di platform seperti WhatsApp di Pakistan telah menjadi sumber perdebatan yang signifikan.
Bentuk gangguan yang sangat meresahkan dan perlu disoroti adalah regulasi konten yang sewenang-wenang, yang kemungkinan diberlakukan melalui pemasangan apa yang dikenal sebagai “firewall” – perangkat pemeriksaan paket mendalam yang seolah-olah digunakan untuk menghapus konten yang tidak diinginkan. Pemerintah Pakistan telah menerapkan langkah-langkah regulasi konten, termasuk penggunaan firewall untuk memblokir akses ke berbagai platform komunikasi. Langkah-langkah ini terkadang mengakibatkan pembatasan pada fitur berbagi media di WhatsApp, seperti mengirim dan menerima catatan suara dan pesan. Pembatasan ini berdampak besar pada perekonomian.
PASHA memperkirakan bahwa gangguan tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi hingga 300 juta dolar AS. Bisnis yang mengandalkan platform daring untuk berkomunikasi dan menjangkau pelanggan telah terdampak secara signifikan. Pembatasan tersebut sering kali bertepatan dengan acara politik dan protes. Misalnya, gangguan pada WhatsApp dilaporkan selama protes politik yang dipimpin oleh pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan.
Pemerintah terkadang menangguhkan layanan seluler dan internet di wilayah yang memiliki masalah keamanan, yang menyebabkan masalah komunikasi yang meluas. Salah satu kritik utama terhadap pembatasan ini adalah kurangnya transparansi dan komunikasi resmi dari Otoritas Telekomunikasi Pakistan (PTA) dan operator seluler (CMO), yang membuat pengguna bingung. Pembatasan yang tidak diumumkan ini menyoroti tantangan yang lebih luas terkait hak digital dan kebebasan internet di Pakistan.
Dampak finansial dari gangguan internet di Pakistan sangat besar. Channa mengutip laporan Top10VPN.com, di mana Pakistan menempati peringkat pertama secara global untuk kerugian finansial akibat penghentian dan penutupan aplikasi internet dan media sosial pada tahun 2024, dengan total kerugian sebesar 1,62 miliar dolar AS. Laporan tersebut menyoroti bahwa gangguan ini berlangsung selama total 9.735 jam dan memengaruhi 82,9 juta pengguna.
“Gangguan yang paling merugikan adalah penutupan platform media sosial X, selama lebih dari delapan hari berturut-turut, yang diperkirakan berdampak sebesar 1,34 miliar dolar AS. Biaya tertinggi kedua dikaitkan dengan penutupan internet di Balochistan, yang menelan biaya 11,8 juta dolar AS selama 864 jam,” demikian Channa.
