Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan/Ist

Nusantara

PAN:

Naiknya HPP Gabah dan Jagung Harus Dirasakan Petani

RABU, 01 JANUARI 2025 | 09:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung, serta tidak melakukan impor terhadap sejumlah produk pangan di tahun 2025 akan dikawal Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.

“Kebijakan Pak Prabowo ini luar biasa demi sejahteranya para petani, dan program swasembada pangan. Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Ahmad Yohan yang dikutip Rabu 1 Januari 2024.

Yohan mengatakan, Komisi IV DPR sebagai mitra Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan di bidang pangan akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pihak lainnya.


“Segera kita akan rapat dengan Bulog, Kementan, Bapenas, dan lainnya, untuk membahas dan memastikan bagaimana kebijakan ini terlaksana dan terawasi dengan baik,” kata politikus PAN ini.

Yohan mengingatkan, agar para pihak terkait tidak main-main dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram pada 2025.

"Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas, Selasa 31 Desember 2024.

Nantinya, gabah dan jagung produksi petani akan ditampung di gudang Bulog, induk koperasi, dan lainnya.

"Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah dan jagung berapa pun produk petani akan dibeli dengan harga HPP," kata Zulhas.

Pemerintah juga memastikan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025 nanti. 

“Kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” pungkas Zulhas.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya