Berita

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman/Ist

Politik

Kejagung Didorong Usut Tuntas Kasus Dugaan Impor Minyak Mentah

SELASA, 31 DESEMBER 2024 | 23:09 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengusutan dugaan penyimpangan proses bisnis impor minyak mentah dan BBM oleh Pertamina sebanyak 1 juta barel per hari oleh Tim Kejaksaan Agung untuk aktifitas periode 2018 hingga 2023 terkesan sangat tertutup sehingga berpotensi masuk angin.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam Catatan Akhir Tahun CERI yang disampaikan di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.

"Tak hanya itu, ternyata ada juga yang sedang diselidiki oleh Tim Kejagung soal penjualan gas dan minyak bagian negara dari Participating Interest (PI) blok migas yang dikelola oleh BUMD dengan Pertamina di sektor hulu," ungkap Yusri.


Menurut Yusri, meskipun VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar SH selalu menjawab belum terinfo atau akan dicek dulu informasinya, serta komentar Corcom Pertamina yang menyebut hanya minta data dan dokumen saja, maupun Corsec Subholding yang selalu bungkam,

Namun berdasarkan bisik-bisik sesama karyawan Pertamina yang bocor keluar  bahwa kegiatan penggeledahan tersebut benar adanya.

"Bersumberkan berita di media, setidaknya sejak akhir Oktober hingga pertengahan Desember 2024, Tim Kejagung telah menggeledah kantor dan rumah beberapa direksi Pertamina (Persero) Holding dan Subholding, termasuk terakhir mengundang beberapa anggota direksi untuk klarifikasi ke gedung bundar pada 19 Desember 2024," ungkap Yusri.

Konon kabarnya, lanjut Yusri, dalam penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah uang yang sangat fantatis dan beberapa perangkat HP disita dan laptop dikloning untuk menambah dan memperkuat bukti-bukti yang sudah diperoleh lebih awal atas adanya dugaan 'hengki pengki' dalam impor minyak mentah dan BBM selama ini.

"Dari pemberitaan Indonesiawatch, muncul nama-nama yang lagi dipantau Tim Kejagung adalah berinisial AN, EW, RD SD, YF, MK dan EC," beber Yusri.

Entah benar atau tidak, kata Yusri, bersamaan dengan proses penggeledahan tersebut, beredar di pesan whatsapp hasil pemetaan dalam bentuk struktur berisi nama nama orang penting di posisi strategis Pertamina yang telah ditempatkan atas jasa operatornya James dan Gading, Ai, St dan DW.

"Di atas nama jajaran operator tersebut dalam bagan struktur itu, muncul nama inisial ET, BT dan HR serta MRZ yang sangat legendaris, timbul tanda tanya apa benar ?" imbuh Yusri.

Masih kata dia, masih konon kabarnya, entah benar atau tidak, struktur hasil pemetaan berisi nama-nama tersebut di atas katanya sempat dilakukan klarifikasi ke Presiden Prabowo Subianto sebelum berangkat dalam lawatannya mulai tanggal 8 November 2024  ke Cina dan USA serta KTT APEC di  Peru.

"Kami belum mendapat bocoran hasilnya. Namun, jika melihat aktifitas penggeledahan yang tetap dilakukan Tim Kejagung setelah pertemuan klarifikasi di atas, kami menduga Presiden tetap berkomitmen meminta dugaan permainan itu tetap diusut," ungkap Yusri.

Sebab, kata Yusri, menurut sumber CERI, sekitar USD 1,2 miliar setiap tahun kemahalan akibat proses impor sejak tahun 2018 hingga 2023. Totalnya bisa mencapai sekitar USD 6 miliar atau setara Rp 96 triliun (nilai tukar USD = Rp 16.000). Bahkan informasinya Tim BPK sedang melakukan perhitungannya.

"Oleh sebab itu, demi kepastian hukum dan tidak menjadi sumber fitnah, kami berharap jika cukup alat bukti sebaiknya proses penyelidikan ini bisa segera dinaikan statusnya ke tahap penyidikan untuk menyelamatkan keuangan negara," pungkas Yusri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya