Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Politik

Prabowo Diminta Hadirkan Solusi Jangka Panjang Imbas PPN 12 Persen

KAMIS, 26 DESEMBER 2024 | 03:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo didorong untuk menghadirkan solusi jangka panjang, untuk menyelesaikan permasalahan pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik menjadi 12 persen pada awal tahun depan.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza menilai, kenaikan PPN 12 persen menjadi polemik karena diperkirakan akan memberatkan masyarakat.

"Pemerintah harus mengkaji kembali serta mencari alternatif, jika kenaikan dipilih maka harus ada solusi jangka panjang," ujar Efriza kepada RMOL, pada Rabu 25 Desember 2024.


Menurutnya, cara pemerintah menanggulangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen masih memakai cara lama, dan tidak mempermudah perekonomian rumah tangga masyarakat.

"Pilihan cara bansos (bantuan sosial) atau BLT (bangtuan langsung tunai) untuk menyelesaikan dampak dari kenaikan PPN 12 persen, tidak akan efektif. Bansos dan BLT bukan solusi terbaik," tuturnya.

Oleh karena itu, pengamat Citra Institute itu mendorong pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuat terobosan kebijakan ekonomi untuk mengatasi persoalan pajak tersebut.

"Ini mesti dilakukan pemerintah akibat dari wacana kenaikan PPN 12 persen tersebut," demikian Efriza.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya