Berita

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta/RMOL

Politik

PKS Usul Pembentukan RUU Boikot Produk Israel

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 13:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebagai bentuk ketegasan Indonesia terhadap aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina, Anggota Komisi I DPR Sukamta mengusulkan adanya Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memboikot produk-produk Israel. 

"Kami menyadari banyak harapan yang disampaikan kepada Indonesia dalam isu Palestina. Oleh karenanya kami selalu memberikan dukungan kepada Palestina dalam berbagai isu strategis, termasuk dalam upaya boikot produk Israel," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 Desember 2024.

Politikus PKS itu menyatakan DPR terus melakukan berbagai upaya untuk membela Palestina. Khusus untuk Fraksi PKS, salah satunya adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.


“Fraksi PKS berupaya untuk memajukan Rancangan Undang-Undang Boikot Produk Israel dan perusahaan yang terlibat dalam genosida Palestina ke Badan Legislasi (Baleg),” jelasnya.

Sukamta menegaskan dukungan jangka panjang Indonesia terhadap hak-hak Palestina dengan menekankan penolakan terhadap produk Israel.

“Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan setiap bangsa dan memperjuangkan dihapuskannya penjajahan di muka bumi. Oleh karenanya, kami konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina,” tegasnya.

Ia menambahkan berbagai upaya kemanusiaan yang sudah dilakukan Indonesia terhadap krisis di Gaza. Termasuk dengan mengirimkan tim medis secara konsisten, bahkan Indonesia ikut mendirikan rumah sakit.

“Secara berkala kami juga mengirimkan bantuan logistik kebutuhan darurat untuk mengatasi situasi di Gaza,” demikian Sukamta.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya