Anggota Komisi I Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar/RMOL
Pasca tumbangnya Pemerintahan Bashar Assad, Pemerintah Indonesia diminta memberikan perhatian serius terhadap kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Suriah.
"Dalam situasi perang yang sangat membahayakan itu, keamanan dan keselamatan WNI menjadi prioritas," kata Anggota Komisi I Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar dalam keterangannya, Kamis 12 Desember 2024.
Saat ini, ada 1.162 WNI yang berada di Suriah. Marwan meminta kepada KBRI untuk memastikan bahwa kondisi semua warga Indonesia di Suriah aman.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI harus terus berkoordinasi untuk mengetahui kondisi WNI. Pihak KBRI harus menghubungi semua WNI dan memastikan mereka dalam kondisi aman.
"Dalam keadaan darurat perang seperti ini, komunikasi dan koordinasi sangat penting. Jangan ada satu WNI pun yang luput dari perhatian," kata Marwan.
Selain tempat tinggal yang aman, pasokan makanan mereka juga harus dipastikan cukup. Sebab, mencari bahan makanan dalam kondisi konflik akan sangat berbahaya.
Oleh karenanya, Marwam meminta Kemenlu melalui KBRI harus terus memantau pergerakan WNI di Suriah. Tentu, mereka lebih baik tetap di dalam rumah untuk sementara waktu.
"Pergerakan semua WNI harus dipantau. Lebih baik tetap di dalam rumah, karena kondisi sedang tidak aman," kata Marwan.
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini mengatakan, jika nanti kondisi konflik semakin memanas dan mengancam jiwa WNI, maka opsi evakuasi harus dilakukan.
"Proses evakuasi WNI ke tempat yang aman perlu dilakukan dengan cepat, jika kondisi keamanan semakin kacau," pungkas Marwan.
Kekuasaan Bashar Assad tumbang setelah kelompok oposisi bersenjata mulai memasuki Damaskus dari sisi selatan ibu pada Sabtu 7 Desember 2024.
Kota tersebut dikuasai kelompok anti rezim Assad pada Minggu 8 Desember 2024, setelah pasukan rezim Assad kehilangan kendalinya.
KBRI Damaskus menetapkan siaga 1 untuk seluruh wilayah Suriah bagi para WNI pasca eskalasi peperangan antara tentara pendukung Assad dan pihak oposisi.
