Rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki tidak mendapat dukungan dari presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.
Mengutip media Israel, Ynet News pada Kamis, 21 November 2024, Senator Republik senior anonim yang dekat dengan Trump mengatakan bahwa pemerintahan AS yang baru tidak akan mengusik Tepi Barat.
"Trump tidak akan menyetujui pencaplokan Tepi Barat," ungkap sumber tersebut.
Disebutkan bahwa pencaplokan Tepi Barat akan semakin mengganggu dan menggagalkan upaya Amerika Serikat untuk akhirnya mencapai normalisasi antara Israel dan Arab Saudi.
Selain itu, kedudukan Israel di kancah internasional akan semakin buruk, terutama setelah perang Gaza mengerikan selama lebih dari setahun.
Israel yakin bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun di mana mereka mampu menguasai seluruh Tepi Barat dan menghapus pembentukan negara Palestina.
Optimisme itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dalam pertemuan Partai Zionisme Religius pada Senin, 11 November 2024.
Pada kesempatan itu, ia menyoroti kemenangan Donald Trump sebagai pemimpin AS menjadi peluang berharga bagi Israel.
Di masa jabatan pertamanya pada 2017-2021, Trump telah merelokasi Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, dan melegitimasi permukiman di Yudea dan Samaria (nama-nama alkitabiah untuk Tepi Barat).
Menurut Smotrich, harusnya Israel bisa menguasai Tepi Barat lima tahun lalu, tetapi itu gagal karena kemenangan Presiden AS, Joe Biden pada pemilu 2020.
"Kami hampir menerapkan kedaulatan atas permukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat) di hadapan pemerintahan Biden. Sekarang, saatnya bertindak," kata dia seperti dimuat surat kabar Israel Yedioth Ahronoth.
Menteri sayap kanan itu menilai satu-satunya cara untuk menggagalkan pembentukan negara Palestina adalah dengan menerapkan kedaulatan Israel atas permukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat).
Ia mengatakan telah menginstruksikan Divisi Permukiman dan Administrasi Sipil, keduanya di bawah Kementerian Pertahanan, untuk memulai persiapan infrastruktur yang diperlukan guna menerapkan kebijakan ini.
"2025 merupakan tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria (Tepi Barat)," kata Smotrich.
Ini bukan pertama kalinya Smotrich mengangkat isu tersebut. Pada bulan Juni, ia mengungkap rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat dan menggagalkan segala upaya pembentukan negara Palestina.
Pada tanggal 19 Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan kembali hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dengan menegaskan bahwa permukiman Israel di tanah yang diduduki harus dibongkar.
ICJ juga menyatakan bahwa kebijakan Israel di wilayah ini merupakan aneksasi de facto dan menyatakan keraguan bahwa perluasan hukum Israel untuk mencakup Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur dapat dibenarkan.
Harian Israel Hayom juga melaporkan bahwa pejabat senior di pemerintahan Israel telah mulai menyusun rencana untuk memperluas kedaulatan atas blok permukiman tertentu di Tepi Barat yang diduduki, menyetujui ribuan unit perumahan, dan mencabut sanksi terhadap pemukim ilegal.
Menurut perkiraan Israel, lebih dari 720.000 pemukim ilegal tinggal di pemukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Namun, berdasarkan hukum internasional, pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dianggap ilegal.
