Berita

Suasana Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 13 November 2024/RMOL

Politik

Negara Butuh Pemasukan, DPR Pertanyakan Hasil Kinerja PPA Kejagung

RABU, 13 NOVEMBER 2024 | 17:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar, Rizky Faisal, mempertanyakan kinerja Badan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dibentuk hampir setengah tahun, namun belum terdengar hasilnya. 

Hal ini disampaikan Rizky dalam rapat kerja dengan Kejagung yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 13 November 2024. 

“Mungkin saya singkat aja Pak, untuk di internal khususnya di lembaga Kejagung sudah hampir setengah tahun badan Pusat Pemulihan Aset apa yang kita kenal sebagai PPA sudah dibentuk,” ujar Rizky Faisal.


Ia lantas menyoroti pentingnya peran PPA untuk menambah pemasukan bagi negara, terutama melalui pemulihan aset hasil tindak pidana.

"Saat-saat ini, sangat kita butuhkan pemasukan uang ke negara,” ujar Rizky.

Politikus Partai Golkar ini pun mempertanyakan kiprah PPA yang hingga saat ini belum terdengar gebrakannya. 

Padahal, lembaga tersebut sedianya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemulihan aset negara.

“Yang saya ingin tanyakan Pak, apa kinerja PPA saat ini dan apakah ditemui kendala sehingga belum ada kedengarannya kinerja PPA itu,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya