Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono/Ist
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) didampingi Deputi Rachmat Kaimuddin dan Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina memberikan keynote speech pada acara Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum.
Acara yang mengusung tema “Urgensi Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MPRN) di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan” yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Sanur, Bali, Senin, 11 November 2024.
"Forum ini sangatlah penting karena membahas bagaimana kita bisa mewujudkan komitmen bersama untuk memitigasi risiko, untuk melakukan manajemen risiko dari semua aspek pembangunan nasional," ujar Menko AHY.
Terkait itu, ia menjelaskan bahwa Indonesia juga menemui trilema pembangunan infrastruktur, trilema antara atensi, utilitas, dan juga keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada tantangan dan perbaikan dalam pembangunan infrastruktur, yaitu isu pengadaan lahan, integrasi data dan perencanaan, pembiayaan yang belum optimal, kualitas pembangunan, ketersediaan dan pemerataan.
“Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang konsisten dan terukur dengan perencanaan yang matang, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penerapan dan penyiapan peraturan pelaksanaan MPRN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) mulai dari tataran strategis hingga operasional,” jelas Menko AHY.
Sebagai penutup, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengingatkan untuk mencegah adanya kebocoran, bukan hanya dari pembiayaan, melainkan juga dari efisiensi. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, dan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah serta dikawal dengan regulasi dan kebijakan yang tepat.
Plt. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di forum yang sama menjelaskan, pembangunan nasional bersifat lintas sektoral sehingga isu-isu yang ditemukan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suatu institusi itu.
Untuk itu, setiap institusi pemerintah dan badan usaha perlu menerapkan MRPN agar permasalahan pembangunan lintas sektoral yang ada selama ini dapat segera diatasi.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Kartika Wirjoatmodjo (Wamen BUMN), Ernadhi Sudarmanto (Sekretaris Utama BPKP), Aksanul Khaq (Anggota III BPK), dan Dewa Made Indra (Sekda Prov Bali), serta para pejabat pendamping lainnya.
