Berita

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai/RMOL

Politik

Natalius Pigai: Program 100 Hari Bisa Diselesaikan dalam Satu Minggu

KAMIS, 31 OKTOBER 2024 | 12:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pihaknya tidak memiliki program 100 hari kerja sebagaimana kementerian lainnya di Kabinet Merah Putih. 

Pigai menegaskan bahwa program 100 hari kerja bisa dilakukan hanya dalam satu minggu dengan program emergency condition.

Mulanya Pigai mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima Perpres tentang Kementerian HAM, dan segera mendapatkan Permen tentang Hak Asasi Manusia.


Setelah itu, Pigai mengatakan akan melantik sejumlah pejabat di Kementerian HAM.

"Kami punya program emergency condition, untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun," kata Pigai dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. 

"Saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari. Andaikan saya menyatakan program  100 hari adalah tata laksana, revitalisasi, organisasi dan pembangunan organisasi, maka saya sudah selesai tujuh hari Pak," imbuhnya.

Atas dasar itu, kata Pigai, dirinya menempatkan lima tahun ke depan sebagai kondisi darurat.

"Karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami," tandasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya