Berita

Anggota DPR Fraksi PDIP, Gilang Dhielafararez/Dok: Parlementaria

Politik

Cegah Pungli, DPR Minta KPK Rutin Sidak Rutan

RABU, 16 OKTOBER 2024 | 14:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

KPK didesak untuk menggelar sidak rumah tahanan (rutan) secara rutin. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diperoleh kerap terjadi pungutan liar (pungutan liar) di Rutan KPK.

Hal itu disampaikan Anggota DPR Fraksi PDIP, Gilang Dhielafararez dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu, 16 Oktober 2024. 

Menurut dia, sidak rutin itu diharapkan bisa mendorong upaya bersih-bersih di Rutan KPK. 


“Publikasi laporan rutin mengenai kondisi di rutan penting. Kemudian pengawasan ketat dalam pengelolaan fasilitas dan terhadap kinerja petugas rutan juga bisa menjadi langkah untuk mencegah penyimpangan terjadi,” ujar Gilang.
 
Lanjut dia, KPK juga perlu membeberkan informasi mengenai hak-hak tahanan dan peraturan di dalam rutan melalui kegiatan sosialisasi. Harapannya, para tahanan mengetahui peraturan-peraturan yang harus dipatuhi di rutan.
 
“Keterbukaan (dari sosialisasi peraturan rutan) ini akan membantu memastikan bahwa semua tahanan mendapatkan hak yang setara tanpa diskriminasi, dan tahanan tidak bisa menggunakan uang atau pengaruh untuk mendapatkan fasilitas istimewa,” jelasnya.

Secara keseluruhan, ia menekankan perlu menerapkan reformasi sistem pengelolaan rutan. Jika dibiarkan tanpa ditangani secara tegas, skandal pungli di rutan akan mencoreng penegak hukum sekaligus menurunkan kepercayaan publik. 

"Dari kasus ini kita tahu ternyata lembaga penegak hukum sekalipun tidak luput dari persoalan pelanggaran hukum,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya