Berita

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia/RMOL

Politik

Bahlil Diminta Serius Menata Ulang Aturan Pemanfaatan EBT

KAMIS, 10 OKTOBER 2024 | 06:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Rencana Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, meninjau ulang izin ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura agar dilaksanakan secara sungguh-sungguh, jangan cuma gertak sambal.  

Pasalnya, ini penting untuk menjaga kedaulatan energi nasional dan bukan sekadar upaya mengganti pemain dari kalangan kelompoknya sendiri. 

Pembina Masyarakat Ilmuwan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto, menilai kebijakan ekspor EBT ke Singapura memang layak dibatalkan mengingat bauran energi alternatif di dalam negeri masih jauh dari target. 


Selain itu model kerja sama ekspor listrik EBT ini dinilai tidak adil bagi kepentingan masyarakat Indonesia. 

“Dengan ekspor EBET ini masyarakat Singapura yang menikmati listrik tapi masyarakat Indonesia yang harus merasakan dampak CO² yang ditimbulkan,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (10/10).

Anggota Komisi VII DPR RI Periode 2019-2024 itu menyebutkan bahwa pemanfaatan EBET di dalam negeri masih rendah. 

“Dari potensi PLTS nasional yang sebesar 33 GW, baru dimanfaatkan secara domestik hanya sebesar 80 MW. Bandingkan dengan kapasitas PLTS yang dipersiapkan untuk proyek ekspor listrik ke Singapura ini, yang sebesar 600 MW, hampir sepuluh kali lipatnya,” beber dia.

“Saat kinerja EBT kita masih kedodoran, sebaiknya kita fokus pada kinerja domestik. Bukan malah sibuk memikirkan kebutuhan negara lain. Ini namanya salfok. Salah fokus,” sindir Mulyanto.

Mulyanto minta di sisa masa jabatannya, Bahlil serius dan sungguh-sungguh menata ulang aturan pemanfaatan EBT dalam rangka penguatan cadangan energi nasional. Pengembangan teknologi energi sebaiknya harus ditujukan untuk kepentingan nasional sebelum dipakai untuk kepentingan orang lain. 

"Daripada sibuk ekspor listrik untuk kepentingan negara lain, lebih baik mengejar target bauran EBT dalam negeri yang angkanya masih stagnan di kisaran 30 persen. Padahal deadline target terus berjalan," tegas Mulyanto. 

Sebelumnya, dalam acara Green Initiative Conference 2024 yang diadakan beberapa waktu lalu, Bahlil mengutarakan niatnya mengevaluasi kebijakan ekspor EBT ke Singapura. Bahlil menganggap ekspor EBT dapat mempengaruhi daya saing dan dan keunggulan komparatif nasional dan pada saat yang sama justru menguntungkan negara lain. 

Karena itu ia bermaksud meninjau ulang kebijakan izin ekspor EBT ke Singapura.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya