Kebijakan Ekspor Pasir Laut Ancam Kelangsungan Hidup Nelayan Pulau Pari

Langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut di akhir masa jabatannya memunculkan kritik dari para nelayan.

Salah satunya dari nelayan Pulau Pari, Edi Mulyono, yang mengungkapkan keprihatinan masyarakat atas kebijakan yang dinilai mengancam kelangsungan hidup mereka.

"Ini jadi preseden buruk untuk kementerian kelautan dan perikanan (KKP). Ini sudah Lampu merah," kata Edi dalam diskusi publik "Evaluasi Kebijakan Jokowi: Satu Dekade Memunggungi Lautan" yang disiarkan melalui virtual, Selasa (24/9).

Edi melanjutkan, meski telah berupaya menjaga lingkungan dengan menanam mangrove, masyarakat masih kesulitan mendapatkan hak wilayah.

Sementara itu, korporasi dengan mudah mendapatkan izin untuk kegiatan yang merugikan, seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

"Pulau Pari hanya 42 hektar ketika perairan di tambang, ini menjadi ancaman buat kami di pulau kecil. Kalau pasir diambil pulau bisa longsor dan abrasi," jelasnya.

Ia menilai tindakan pemerintah yang lebih menguntungkan korporasi dengan alasan pajak sebagai akal-akalan.

"Apakah pajak itu membuat masyarakat sejahtera? Pajak itu malah jadi ladang korupsi," tegas Edi.

Ia menegaskan kontribusi nelayan dalam mendatangkan wisatawan dan pemasukan melalui pelabuhan Muara Angke seharusnya dihargai dan diperhatikan demi kesejahteraan masyarakat.

"Kami juga sudah membantu negara dengan mendatangkan wisatawan, pemasukan ini melalui pelabuhan muara Angke," tandasnya.