Berita

Ilustrasi pasar Taipei/Reuters

Bisnis

Tiongkok Segera Tangguhkan Pengecualian Tarif Impor Barang Pertanian Taiwan

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024 | 19:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tiongkok mengumumkan akan berhenti menerapkan kebijakan pengecualian tarif impor terhadap 34 produk pertanian Taiwan, termasuk buah-buahan segar, sayuran, dan produk akuatik.

Beijing saat ini terus meningkatkan tekanan di tengah meningkatnya ketegangan dengan pulau itu.

Kementerian Keuangan Tiongkok mengatakan pada Rabu (18/9), peraturan tersebut akan mulai berlaku 25 September mendatang.


Tarif impor terhadap produk-produk pertanian itu akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, kata komisi tersebut.

Langkah Beijing ini merupakan tanggapan atas tindakan diskriminatif dan restriktif yang diberlakukan Taiwan secara sepihak terhadap ekspor Tiongkok, yang menghambat kerja sama ekonomi dan perdagangan lintas selat, kata kementerian tersebut.

Sejauh ini, Taiwan membatasi impor lebih dari 1.000 produk pertanian dari Tiongkok daratan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya