Berita

Tangkapan layar Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKS Iskan Qolba/RMOL

Politik

Fraksi PKS Endus Aroma Korupsi di Pelaksanaan Tanazul Ibadah Haji

SELASA, 27 AGUSTUS 2024 | 01:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengakuan Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Kholid terkait belum melakukan pendataan mengenai puluhan ribu jemaah haji yang melakukan tanazul dijadikan alat bukti dugaan korupsi kuota haji.

“Ini saya rasa jadi alat bukti Pak, bisa saya kasih komentar sebentar,” ucap anggota Pansus Haji 2024 dari Fraksi PKS Iskan Qolba dalam rapat, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (26/8).

Iskan mengatakan bahwa Kemenag telah melakukan desain pelaksanaan ibadah haji bernama tanazul (kembali ke hotel tanpa mabit di Mina) atau murur (jemaah yang sudah udzur yang tidak mampu melintasi Muzdalifah) untuk mengantisipasi terjadinya over capacity dalam tenda ketika di Arafah dan Mina.


Dengan adanya tanazul untuk murur ini, potensi korupsi kuota jemaah haji oleh kementerian agama dimungkinkan terjadi. 

“Itu adalah untuk mengantisipasi penambahan jamaah haji dari pemerintah Saudi, bukan untuk mengalihkan ke jamaah khusus itu bukti Pak bisa dipahami ya,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tanazul itu untuk mengantisipasi penambahan jemaah haji, bukan untuk jemaah haji khusus.

“Ketika Bapak membuat desain murur atau tanazul itu yang 40.000 itu adalah untuk mengantisipasi penambahan jamaah haji dari Saudi Arabia untuk jemaah reguler, bukan untuk jamaah haji khusus itu jelas itu Pak Itu aja tambahannya,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya