Berita

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia/Ist

Publika

Bahlil Punya Raja Jawa, Rakyat Punya Presiden Indonesia

OLEH: ADIAN RADIATUS*
MINGGU, 25 AGUSTUS 2024 | 09:08 WIB

AROMA politik berbau busuk sangat menyengat sirkulasi perebutan kekuasaan di daerah-daerah, khususnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Tak tanggung-tanggung korbannya menerkam Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto, hingga lengser digantikan Bahlil Lahadalia.

Sangat mengejutkan dan terkesan sangat primordialisme dengan penekanan yang sadistis bahwa jangan main-main dengan Raja Jawa.


Meskipun tak menyebut nama tapi penelusuran secara politis 100 persen merujuk pada Presiden Joko Widodo. Miris, mengerikan sekaligus memprihatinkan.

Jadi semakin dekat jelang purna tugasnya sebagai presiden, Jokowi tampak semakin meninggalkan jejak suram. Selain bagi rakyat, terkhusus bagi dirinya sendiri. 

Hal mana dikarenakan seorang Bahlil yang baru merebut posisi Ketum Golkar secara kasar sampai berani memberi gelar atau sebutan karena didukung di belakang layar. Seakan duet dalang dan wayang, sutradara dan pemain utama.

Jokowi akan semakin sulit membersihkan dirinya dari citra presiden pembuat gaduh dan perusak etika politik dan demokrasi Indonesia. 

Jokowi bahkan mungkin hanya dikenang sebagai presiden penghambur uang negara dalam banyak kebijakan serta cara membangun negara ini yang tidak terkontrol sebagaimana mestinya. Jauh dari sebutan bapak pembangunan. 

Selain Bahlil harus dipertanyakan siapa sosok Raja Jawa yang super berkuasa itu dan menjawabnya yang tentunya mengacu pada sebuah nama dan tak bisa dianggap seloroh belaka. Sebab ekses pernyataan itu memunculkan tudingan langsung kepada Jokowi.

Bila Jokowi adalah Raja Jawa lantas siapa saja abdi dalemnya juga perlu diketahui dengan seksama. Sebab menjadi penting menilik adanya jaringan yang membuat kekuasaan Jokowi  demikian vulgarnya sampai mampu mengintervensi sebuah partai besar secara seronok dan menempatkan Bahlilisme sebagai ketumnya.

Sebutan Bahlilisme ini mengingat sepak terjang secara 'GM' menjadi 'Dirut' dilakukan dengan seni membuat politik kotor menjadi yang terkesan halal. 

Semoga cara Bahlilisme ini tidak berlanjut menjadi politik bathilisme yang semakin merebak dalam pola sepak terjang elite politik Indonesia oleh oknum-oknum jenis Bahlilisme ini.

Saatnya pergerakan reformasi jilid dua dilakukan oleh semua elite politik. Dengan melibatkan seluruh elemen rakyat secara tertib dan konsisten oleh pemerintahan baru yang akan datang untuk mengatasi politik Raja Jawa yang merusak persatuan NKRI bila dibiarkan.

Dan Bahlil boleh punya Raja Jawa tetapi rakyat punya Presiden Indonesia yang sah. Lawan!

*Penulis adalah pemerhati sosial politik



Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya