Ketua Komisi I Ingatkan BPIP Soal Bhinneka Tunggal Ika

Aturan pelepasan jilbab untuk Petugas Paskibraka dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) wajar dikritik, karena melukai konsep negara Bhinneka Tunggal Ika.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menuturkan pencopotan jilbab untuk paskibraka muslimah merupakan masalah keberagaman yang seharusnya dimengerti BPIP.

"Jadi saya rasa masalah keberagaman bukan hanya orang boleh tidak pakai jilbab. Tapi orang juga boleh berjilbab," kata Meutya Hafid di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (16/8).

Ketua DPP Partai Golkar ini turut menyayangkan dan mengkritisi aturan BPIP yang kurang tepat tersebut.

Lantas Meutya mengingatkan BPIP soal konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang seharusnya menjadi pegangan dalam bernegara.

Sehingga, persoalan penggunaan jilbab tidak menjadi masalah baru yang memantik polemik di tengah masyarakat di tengah banyaknya permasalahan negara yang perlu diselesaikan pemerintah.

"Kalau kita bicara Bhineka Tunggal Ika, keberagaman itu semua orang dibiarkan dengan pilihan mereka," tutupnya.