KPK Ungkap Alasan Ogah Periksa Hasto Hari Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasannya enggan memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang datang lebih cepat 1 hari dari agenda pemeriksaan yang telah ditentukan.

Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi batalnya Hasto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Asep mengatakan, penyidik memanggil Hasto untuk hadir dan diperiksa sebagai saksi pada Jumat besok (16/8). Namun, Hasto berkirim surat pada Senin (12/8) yang meminta pemeriksaan dipercepat pada hari ini, Kamis (15/8) dengan alasan banyak agenda.

"Tetapi kami kan juga sudah membuat rencana pemeriksaan satu minggu ini. Beliau sudah direncanakan dimintai keterangan itu di hari Jumat besok," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (15/8).

"Jadi untuk hari ini sudah ada jadwalnya, tapi untuk saksi yang lain. Sehingga ketika beliau sampai disini, Pak HK, penyidik kemudian menemui yang bersangkutan, kemudian disampaikan bahwa hari ini penyidik sudah memiliki jadwal untuk memeriksa saksi yang lain," sambungnya.


Selanjutnya, kata Asep, penyidik melakukan komunikasi dengan Hasto, dan disepakati pemeriksaan dijadwalkan ulang pada pekan depan.

"Akhirnya disepakati dengan para penyidik, bahwa permintaan keterangannya itu diundur untuk minggu depan. Jadi ada kesesuaian waktu," pungkas Asep.

Sebelumnya, Hasto mengungkapkan bahwa agenda pemeriksaan terhadap dirinya diagendakan ulang pada Selasa (20/8).

"Tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada tanggal 20 Agustus hari Selasa jam 10 pagi. Sehingga nanti saya akan datang untuk memberikan keterangan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis siang (15/8).

Hasto sebelumnya mangkir saat dipanggil sebagai saksi kasus korupsi di DJKA pada Jumat lalu (19/7). Sehingga KPK berkirim surat panggilan yang kedua.