Suami Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, Alwin Basri (kedua dari kiri)/RMOL
Selain Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PDIP, Alwin Basri (AB) ternyata juga kembali diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pantauan RMOL, setelah Mbak Ita menuju ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK, ternyata Alwin Basri yang merupakan suami Mbak Ita juga sudah duduk di ruang tunggu lobby Gedung Merah Putih KPK.
Sama seperti Mbak Ita, Alwin Basri juga menutupi wajahnya ketika wartawan hendak mengambil gambarnya yang sedang duduk bersama para saksi-saksi lainnya yang dipanggil KPK.
Namun demikian, belum diketahui Alwin Basri akan diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Mengingat, agenda pemeriksaan dari KPK belum dikeluarkan terkait pemeriksaan terhadap Alwin Basri.
Sementara itu, Mbak Ita sudah mulai diperiksa sejak pukul 8.59 WIB. Meskipun sudah berstatus tersangka, Mbak Ita masih diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Sebelumnya, Mbak Ita mangkir saat dipanggil penyidik pada Selasa (30/7). Alasannya, Mbak Ita menghadiri rapat paripurna di DPRD. Untuk itu, Mbak Ita meminta untuk pemeriksaan dijadwalkan ulang.
Selain itu pada hari yang sama, Selasa (30/7), penyidik juga sudah memeriksa Alwin Basri (AB) dalam kapasitasnya masih sebagai saksi.
Sementara itu pada Rabu (31/7), penyidik juga telah memeriksa 2 orang tersangka, namun diperiksa masih dalam kapasitasnya sebagai saksi. Keduanya adalah, Ketua Gapensi Kota Semarang yang juga Direktur PT Chimarder777 sekaligus PT Rama Sukses Mandiri, Martono (MTN); dan P. Rachmat Utama Djangkar (RPUD) selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa.
Kepada wartawan, kedua orang dimaksud pun mengakui sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai tersangka dari KPK.
Sejak 11 Juli 2024, KPK melakukan penyidikan 3 dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, yakni dugaan suap pengadaan barang atau jasa tahun 2023-2024, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pengumpulan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi.
Dalam perkaranya, sejak 17-25 Juli 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Kota Semarang, Kudus, dan Salatiga. Tempat-tempat yang digeledah, yakni 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang, kantor DPRD Jawa Tengah, 7 kantor perusahaan swasta, dan 2 kantor pihak lainnya yang terletak
Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita berbagai barang bukti, berupa dokumen-dokumen APBD tahun 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas, dokumen APBD 2023 dan 2024, dokumen yang berisi catatan-catatan tangan, uang sebesar kurang lebih Rp1 miliar dan mata uang asing sebesar 9.650 Euro, barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga mempunyai keterkaitan dengan perkara dimaksud.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, keempat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Walikota Semarang Mbak Ita, Alwin Basri (AB), Martono (MTN), dan P Rahmat U Djangkar (PRUD).
