Bos Komisi A Dorong Pemprov DKI Benahi Sistem Kepegawaian

Banyaknya jabatan fungsional dan struktural yang kosong pada sejumlah pos strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan legislator Kebon Sirih.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendorong Pemprov DKI Jakarta membenahi sistem kepegawaian agar layanan publik lebih optimal. 

Politikus Demokrat ini meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta agar segera mengisi jabatan kosong itu dengan pejabat definitif. 

“Ini harus. Tidak boleh di kemudian hari. Makanya, salah satu yang harus diperbaiki adalah soal sistem di kepegawaian,” kata Mujiyono dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/8).

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi A DPRD William Aditya Sarana. Ia menyayangkan banyaknya jabatan kosong itu dirangkap oleh pelaksana tugas (Plt).

“Fenomena Plt ini terus berjalan, artinya kita kekurangan orang. Bahkan kepala BKD-pun Plt dan beberapa Lurah, seperto Kapuk. Padahal itu wilayah yang sangat luas, tapi lurahnya Plt dengan kelurahan Cengkareng Timur dia bertahun-tahun Plt,” kata William.

Oleh karena itu, William meminta BKD untuk membangun sebuah sistem talent pool untuk memetakan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya agar sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya sebagai abdi negara.