Berita

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat/RMOL

Politik

Pimpinan MPR Minta Rasio Kebutuhan Guru Dihitung Lebih Dulu

JUMAT, 19 JULI 2024 | 13:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menyayangkan pemecatan ratusan guru honorer secara sepihak dan mendadak tanpa ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan.

Menurut anggota Komisi X DPR itu, Dinas Pendidikan Jakarta perlu menghitung lebih dulu kebutuhan akan guru, sebelum melakukan pemecatan.

"Pemecatan guru honorer seharusnya tidak boleh dilakukan sepihak, dihitung dulu kebutuhan guru berdasarkan jumlah sekolah, jumlah murid dan jumlah rombongan belajar," kata Lestari Moerdijat, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Jumat (19/7).

Dikatakan juga, jumlah guru di Indonesia terlalu banyak, sehingga terjadi distribusi yang tidak sesuai kebutuhan, hingga terjadi pemecatan.

"Jika hanya dilihat dari rasio siswa dan guru, Indonesia ini memang oversupply guru, dan rasionya sebetulnya sangat ideal, 1:18. Satu orang guru bertanggungjawab terhadap 18 siswa. Bandingkan dengan Filipina, 1 berbanding 90 siswa," katanya.

"Tetapi, karena zonasi sekolah kita tersebar luas di seluruh pulau, satu-satunya cara mengatasi problem itu adalah distribusi yang sehat dan berkeadilan," katanya.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

UPDATE

China Potensi Monopoli Pasar Ekonomi Digital Indonesia

Jumat, 19 Juli 2024 | 10:07

Langgar Konstitusi, Anthony Budiawan: UU IKN Wajib Batal

Jumat, 19 Juli 2024 | 10:04

Subsidi BBM Harusnya Dinikmati DTKS Bukan Orang Kaya

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:44

Skandal Beras Impor Bapanas-Bulog Potensi Bebani Devisa Negara

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:34

Negara Pelaku Genosida Israel Tak Layak Ikut Olimpiade Paris

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:34

Memecat Guru dengan Istilah Cleansing Melanggar HAM

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:31

Indonesia Kecam Upaya Israel Halangi Kemerdekaan Palestina

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:25

Kader Golkar Serukan Dalang Pembakaran Rumah Wartawan Diungkap

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:14

Komisi X Minta Semua Pihak Duduk Bersama soal Nasib Guru Honorer

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:14

Komisi X: Istilah Cleansing untuk Guru Honorer tidak Humanis

Jumat, 19 Juli 2024 | 09:05

Selengkapnya