Dorongan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar terus menguat.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus Bulog dapat segera dibentuk di DPR.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka menegaskan, dia setuju jika Pansus Bulog dalam kasus yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dapat secepatnya dibentuk.
“Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi Duka kepada wartawan, Selasa (9/7).
Suhardi menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.
“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka sehingga rasanya kurang enak karena beras stok 6 bulan ke atas,” katanya.
Senada, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin turut mendukung dibentuknya pansus. Dia berharap, Pansus Bulog secepatnya dibentuk.
Menurut Andi Akmal, jika mark up impor beras tersebut benar adanya tentu akan melukai hati para petani dan rakyat Indonesia.
“Karena apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan mendorong pembentukan Pansus untuk mengungkap skandal mark up impor beras.
“Iya nanti kita usulkan dan dorong,” kata Daniel Johan, Minggu (6/7).
