Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Isu Dasco Ketua DPR Testing The Water Revisi UU MD3?

JUMAT, 14 JUNI 2024 | 15:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mendadak publik diberikan wacana tentang Sufmi Dasco Ahmad menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029. Namun, munculnya isu tersebut dipertanyakan maksud dan tujuannya.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai, narasi yang sempat viral di media sosial itu memunculkan banyak persepsi di publik.

Termasuk, mengemuka anggapan ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan perubahan mekanisme pemilihan ketua DPR.


"Jangan-jangan ini adalah bagian dari test the water, untuk menguji sejauh mana persetujuan publik tentang perubahan UU MD3, yang menyasar posisi ketua DPR RI agar tidak diduduki oleh PDIP yang potensi besar menjadi oposisi?" ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/6).

Menurutnya, UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), telah mengatur secara jelas mekanisme penentuan Ketua DPR.

"Ini ditafsirkan banyak kalangan sebagai kode akan ada revisi UU MD3 utamanya berkaitan dengan mekanisme pemilihan ketua DPR, sehingga tidak mesti dari pemenang pemilu," tuturnya.

"Tapi, kalau berdasarkan UU MD3 yang sekarang, yang berhak menduduki kursi ketua DPR adalah pemenang Pemilu dalam hal ini PDIP," demikian Subiran menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya