Berita

Pabrik peleburan nikel yang dioperasikan oleh Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Sulawesi Tenggara/Net.

Bisnis

Menkeu: Hilirisasi jadi Prioritas Kebijakan Fiskal RI

RABU, 05 JUNI 2024 | 08:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah berencana mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif-berkelanjutan dengan dua strategi.

Pertama, dalam jangka pendek, pemerintah akan mewaspadai dinamika yang berasal dari global maupun nasional yang bisa mempengaruhi stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Kedua, dalam jangka menengah-panjang, pemerintah akan berkomitmen menciptakan program yang secara konsisten dalam waktu yang Panjang, seperti investasi sumber daya manusia, program hilirisasi,  transformasi ekonomi hijau, dan pembangunan infrastruktur.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa program hilirisasi akan dan tetap menjadi bagian dari strategi kebijakan fiskal jangka menengah-panjang tersebut.

"Dengan mencermati dinamika perekonomian, tantangan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, dikutip Rabu (5/6).

Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, strategi jangka pendek kebijakan fiskal ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini.

Termasuk penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan individu serta konvergensi antardaerah.

Ia menekankan, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif maka perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel.

"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi fiskal yang selama ini sudah berjalan harus dilanjutkan dan diperkuat efektivitasnya melalui collecting more, spending better, dan prudent and innovative financing," ujar Sri Mulyani.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya