Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Prabowo Subianto/Net

Politik

Rakernas PDIP Tak Undang Jokowi jadi Sinyal Kuat Beroposisi

KAMIS, 23 MEI 2024 | 13:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tidak diundangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V, dinilai sebagai sinyal kuat PDIP bakal menjadi oposisi di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai, dari daftar undangan yang diungkap ke publik memperlihatkan PDIP nampaknya sudah bersikap, mengenai arah politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Meskipun baru akan diputuskan di Rakernas, tapi PDIP tampak sudah melemparkan sinyal kuat untuk beroposisi," ujar Yusak saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP UNPAM) itu memandang, PDIP telah menjadikan Prabowo-Gibran sebagai representasi dari Jokowi yang dinilai telah membelot dari partai politik (parpol) berlogo banteng moncong putih itu.

"Sehingga, tidak diundangnya Jokowi di Rakernas PDIP merupakan sinyal kuat bahwa PDIP akan beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Oleh karena Jokowi dianggap PDIP telah berkongsi dengan Prabowo, maka kemungkinan besar hasil Rakernas akan memutuskan sikap menjadi oposisi.

"Suasana kebatinan PDIP sedang tidak happy karena sikap politik Jokowi yang mendukung Prabowo. Dengan situasi kebatinan seperti itu, PDIP tentu tidak akan nyaman  jika bergabung sekarang," tambah Yusak.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya