Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Pengamat: 40 Menteri Tak Masalah, Asal Bukan Maling

KAMIS, 09 MEI 2024 | 13:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka  rencananya akan membentuk 40 kementerian alias kabinet yang gemuk.

Hal itu sebagai respons terhadap tingginya dinamika yang akan dihadapi sekaligus menampung kepentingan partai koalisi dan relawan.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai wacana tersebut sangat realistis terhadap perkembangan zaman.


“Saya kira isu penambahan kementerian menjadi 40 masih realistis. 38 Kementerian pun bagus, seperti kabinet pembangunan VI Soeharto terdapat 38 kementerian,” kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).

“Seandainya PKS, PKB dan Nasdem bergabung maka dipastikan jumlah menteri mereka akan bertambah,” sambungnya.

Dia menyebut tidak masalah hingga 40 kementerian, asal jabatan wakil menteri dikurangi atau bahkan ditiadakan.

“Yang justru perlu dikurangi, wakil menteri yang terlalu banyak. Di negara-negara maju jarang saya dengar ada wamen. Itu perlu dikurangi karena di atas 20 sudah tak efektif dan efisien,” ungkapnya.

Menurut Jerry yang lebih penting ialah pos-pos kementerian itu diisi oleh orang-orang yang tepat atau the right man in the right place.

“Usulan penambahan kursi 40 menteri di pemerintahan Prabowo ini tak terlalu masalah, yang penting diatur profesional dan diisi orang yang tepat dan jujur, bukan maling,” tegasnya.

Pasalnya, bukan rahasia umum lagi bahwa jabatan di pos kementerian terkadang menjadi ajang bagi-bagi proyek untuk kepentingan partai atau kelompoknya.

Bahkan banyak tokoh partai yang menjabat sebagai menteri terindikasi melakukan korupsi dan berakhir di tahanan KPK.

“Jadi jangan sampai-jabatan-jabatan ini diisi maling yang hanya untuk memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya,” tandas dia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya