Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir/Net
Imbauan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta BUMN besar memborong dolar di tengah melemahnya rupiah terhadap mata uang itu menuai perdebatan.
Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru mengatakan hal tersebut tidak tepat untuk dilakukan dan meminta BUMN tidak membeli dolar dalam jumlah besar.
Menyusul adanya persoalan tersebut, Erick Thohir kembali buka suara. Menurutnya, ia hanya mengarahkan sejumlah pelat merah yang bergantung pada bahan baku impor dan memiliki utang luar negeri yang besar dalam jumlah dolar untuk lebih mengoptimalkan mata uang itu.
Ia mengatakan perintah itu tidak boleh dimaknai sebagai permintaan memborong. Tapi, ia meminta perusahaan pelat merah agar membeli dolar secara tepat dan bijak.
"Arahan saya kepada BUMN adalah untuk mengoptimalkan pembelian dollar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan," ungkap Erick dalam pernyataan tertulisnya, Jakarta, Jumat (19/4).
"Bukan memborong, intinya adalah jangan sampai berlebihan, kita harus bijaksana dalam menyikapi kenaikan dolar saat ini," lanjutnya.
Adapun perintah itu ia maksudkan untuk mengantisipasi imbas lanjutan gejolak geopolitik maupun ekonomi yang terjadi imbas konflik Iran-Israel.
Arahan itu dianggap Erick sejalan dengan apa yang disampaikan Airlangga pada Kamis (18/4), yang mengimbau untuk tidak membeli dolar AS di tengah melemahnya rupiah yang tembus di atas Rp16.000 per dolar AS akibat konflik Timur Tengah.
"Tentu kalau situasi dolar lagi menguat tentu tidak bijaksana untuk beli dolar di harga tinggi. Tentu kita perlu meredam kebutuhan terhadap dolar," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, pemerintah memang memiliki instrumen untuk menekan volatilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya, aturan parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang harus dibawa pulang ke dalam negeri.
Namun, instrumen itu tetap memerlukan dukungan. Sehingga Airlangga meminta BUMN seperti Pertamina hingga PLN untuk tidak membeli dolar, serta meminta instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi impor terutama yang bersifat konsumtif.
"Dengan tools-tools yang ada sebetulnya relatif terkendali. Namun kita meminta kalau impor konsumtif ya ditahan-tahan dulu lah dalam situasi seperti ini," pungkasnya.
