Berita

Dahlan Iskan

Disponsori India, Group of Friends Luncurkan Database untuk Lindungi Penjaga Perdamaian PBB

MINGGU, 31 MARET 2024 | 05:27 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Group of Friends (GOF) yang dipimpin India dan terdiri dari 40 negara anggota baru-baru ini menggelar kembali pertemuan kedua untuk membahas strategi memperkuat kerangka hukum terhadap pelaku tindakan jahat yang menargetkan pasukan penjaga perdamaian PBB.

Pada pertemuan tersebut yang digelar hari Kamis (28/3) itu, India meluncurkan database baru yang dirancang untuk mencatat kejahatan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB.

Databaseini dirancang untuk memberdayakan Sekretariat dan negara-negara anggota memantau dan menangani kasus-kasus tindakan jahat terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB.


Pertemuan dimulai dengan pengarahan informatif dan informasi terkini dari Sekretariat, yang memberikan wawasan berharga mengenai upaya yang sedang berlangsung.

Basis data  yang disponsori oleh India, ditempatkan di platform Unite Aware dan siap untuk memfasilitasi analisis komprehensif dan mendorong strategi efektif untuk mendorong akuntabilitas, kata rilis tersebut.

Pada pertemuan tersebut, perwakilan tetap India untuk PBB, Duta Besar Ruchira Kamboj menyoroti tujuan GOF, kemajuan selama setahun terakhir, menekankan wawasan yang diperoleh mengenai tantangan seputar akuntabilitas, khususnya dalam memperkuat supremasi hukum di wilayah Misi.

Dia menyatakan keyakinannya dalam memanfaatkan wawasan ini untuk memberlakukan langkah-langkah yang berdampak dalam memajukan akuntabilitas kejahatan terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Agenda pertemuan tersebut juga menampilkan diskusi substantif mengenai penyediaan kerangka hukum untuk mendukung konsep akuntabilitas kejahatan terhadap penjaga perdamaian. Profesor Bimal Patel, anggota terkemuka Komisi Hukum Internasional dan Wakil Rektor Universitas Rashtriya Raksha, berbagi wawasan ahli tentang topik rumit ini.

Negara-negara anggota terlibat dalam pembahasan yang bermanfaat mengenai pendekatan praktis untuk membantu lembaga negara tuan rumah dalam mengadili para pelaku, memastikan keadilan bagi pasukan penjaga perdamaian.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya