Berita

Thailand kenakan pajak khusus bagi perusahaan yang beralih dari truk tradisional ke truk listrik/Net

Otomotif

Thailand Potong Pajak Kendaraan Listrik untuk Pengusaha Angkutan

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024 | 12:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam upayanya mendorong pelaku usaha beralih ke kendaraan ramah lingkungan, Pemerintah Thailand memperluas program insentif kendaraan listrik dengan memperkenalkan pengurangan pajak bagi pengguna truk dan bus listrik.

Pengurangan pajak khusus bagi pengguna bisnis yang beralih dari truk dan bus yang menggunakan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik sudah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Kendaraan Listrik Nasional Thailand, yang diketuai oleh Perdana Menteri Srettha Thavisin pada Rabu (21/2).

Menurut program tersebut, perusahaan yang telah membeli truk dan bus listrik produksi dalam negeri akan dapat memotong pajak mereka dua kali lipat dari harga sebenarnya kendaraan tersebut, tanpa batas atas. Perusahaan yang mengimpor kendaraan dapat mengurangi 1,5 kali lipat harga sebenarnya.


Narit Therdsteerasukdi, sekretaris jenderal Dewan Investasi Thailand, sebuah lembaga pemerintah yang bertugas menarik investasi asing, mengatakan langkah ini akan berlaku hingga akhir tahun 2025.

“Sekarang pemerintah telah mengeluarkan langkah-langkah dukungan untuk semua segmen kendaraan listrik, mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor, truk, dan bus,” kata Narit, seperti dikutip dari Nikkei, Kamis (22/2).

“Hal ini akan membantu meningkatkan penggunaan truk dan bus kendaraan listrik secara signifikan, mengurangi polusi dari sektor transportasi, dan mendukung langkah perusahaan menuju target net-zero mereka," ujarnya.

Kendaraan yang memenuhi syarat untuk menerima insentif ini mencakup kendaraan untuk penggunaan komersial, seperti truk kontainer, truk cairan, truk bahan berbahaya, truk khusus dan truk derek serta bus listrik.

Pemerintah juga menyetujui pemberian hibah tunai kepada produsen sel baterai, yang diambil dari Dana Peningkatan Daya Saing negara tersebut.  

"Jumlahnya tergantung pada seberapa besar investasinya, teknologi apa yang akan diadopsi,” kata Narit.

“Semakin besar investasinya, semakin besar pula uang tunai yang didapat," lanjutnya.

Thailand memulai program untuk mendukung kendaraan listrik dan mensubsidi harganya pada tahun 2022. Menurut data dari Dewan Investasi, langkah tersebut meningkatkan permintaan secara signifikan dan menarik investasi dari 14 produsen dan importir kendaraan listrik senilai 77 miliar baht (33,6 triliun rupiah).

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya