Berita

Thailand kenakan pajak khusus bagi perusahaan yang beralih dari truk tradisional ke truk listrik/Net

Otomotif

Thailand Potong Pajak Kendaraan Listrik untuk Pengusaha Angkutan

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024 | 12:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam upayanya mendorong pelaku usaha beralih ke kendaraan ramah lingkungan, Pemerintah Thailand memperluas program insentif kendaraan listrik dengan memperkenalkan pengurangan pajak bagi pengguna truk dan bus listrik.

Pengurangan pajak khusus bagi pengguna bisnis yang beralih dari truk dan bus yang menggunakan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik sudah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Kendaraan Listrik Nasional Thailand, yang diketuai oleh Perdana Menteri Srettha Thavisin pada Rabu (21/2).

Menurut program tersebut, perusahaan yang telah membeli truk dan bus listrik produksi dalam negeri akan dapat memotong pajak mereka dua kali lipat dari harga sebenarnya kendaraan tersebut, tanpa batas atas. Perusahaan yang mengimpor kendaraan dapat mengurangi 1,5 kali lipat harga sebenarnya.


Narit Therdsteerasukdi, sekretaris jenderal Dewan Investasi Thailand, sebuah lembaga pemerintah yang bertugas menarik investasi asing, mengatakan langkah ini akan berlaku hingga akhir tahun 2025.

“Sekarang pemerintah telah mengeluarkan langkah-langkah dukungan untuk semua segmen kendaraan listrik, mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor, truk, dan bus,” kata Narit, seperti dikutip dari Nikkei, Kamis (22/2).

“Hal ini akan membantu meningkatkan penggunaan truk dan bus kendaraan listrik secara signifikan, mengurangi polusi dari sektor transportasi, dan mendukung langkah perusahaan menuju target net-zero mereka," ujarnya.

Kendaraan yang memenuhi syarat untuk menerima insentif ini mencakup kendaraan untuk penggunaan komersial, seperti truk kontainer, truk cairan, truk bahan berbahaya, truk khusus dan truk derek serta bus listrik.

Pemerintah juga menyetujui pemberian hibah tunai kepada produsen sel baterai, yang diambil dari Dana Peningkatan Daya Saing negara tersebut.  

"Jumlahnya tergantung pada seberapa besar investasinya, teknologi apa yang akan diadopsi,” kata Narit.

“Semakin besar investasinya, semakin besar pula uang tunai yang didapat," lanjutnya.

Thailand memulai program untuk mendukung kendaraan listrik dan mensubsidi harganya pada tahun 2022. Menurut data dari Dewan Investasi, langkah tersebut meningkatkan permintaan secara signifikan dan menarik investasi dari 14 produsen dan importir kendaraan listrik senilai 77 miliar baht (33,6 triliun rupiah).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya