Berita

Co-Kapten Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong/Istimewa

Politik

Soal Rencana Kenaikan Pajak BBM, Tom Lembong Minta Pemerintah Buka Data

KAMIS, 01 FEBRUARI 2024 | 19:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana Pemerintah menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), khususnya di DKI Jakarta, menjadi 10 persen dari sebelumya 5 persen dikritisi Co-Kapten Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Menurut Tom, pemerintah seharusnya menerapkan pajak kepada hal-hal yang harus dikurangi penggunaannya. Misalnya pajak untuk plastik atau penggunaan bahan bakar fosil demi mengurangi polusi.

"Jadi enggak bisa cuma pajakin sesuatu tanpa memberi sesuatu. Harus imbang antara beban yang diletakan di pundak masyarakat dengan kompensasi atau manfaat," kata Tom Lembong, usai menjadi narasumber diskusi publik bertema "Dampak Sosial UU Ciptaker Terhadap Ketahanan Keluarga" di Kantor DPTP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).


Selain itu, mantan Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu meminta pemerintah lebih dahulu mengajak masyarakat untuk berdiskusi terkait rencana menaikkan PBBKB.

"Kami serukan konsul publik, transparansi publik, data-data dibuka supaya kita bisa lihat berapa angka-angka jumlah sepeda motor yang terdampak. Apa mau disubsidi sepeda motor listrik? Berapa subsidinya? Berapa tahun transisi?" beber Tom Lembong.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya