Berita

Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud Upayakan Bongkar Tambang Ilegal Pejabat yang Dibekingi Aparat

SELASA, 23 JANUARI 2024 | 15:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD membenarkan bahwa ada pejabat yang dibekingi aparat dalam pengelolaan tambang ilegal sehingga sulit untuk diusut.

Hal itu sebagaimana disampaikan Mahfud dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU RI pada Minggu lalu (21/1).  

“Ya, kita sudah mulai bongkar-bongkar tapi tidak belum semua,” kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (23/1).


Kendati demikian, Menko Polhukam RI ini menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango perihal aparat membekingi pejabat dalam urusan pertambangan ilegal.

“Kalau mau tanya itu lebih gampang tanya ke Ketua KPK, karena itu pidato resmi Ketua KPK di dalam acara Paku Integritas kepada calon presiden dan cawapres. Ketua KPK menyatakan, di Indonesia banyak mafia-mafia tambang dll itu dibekingi oleh aparat, pejabat dan seluruhnya. Sehingga sumber korupsinya di situ,” tegasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan pihaknya telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada para pelanggar penambang merupakan sesuatu yang sulit dilakukan karena banyaknya mafia.

“Mencabut UIP itu sulit, banyak mafianya. Kami telah kirim tim tapi ditolak, bahkan putusan MA ditolak. Pertambangan ilegal itu dibeking aparat dan pejabat,” kata Mahfud saat menjawab tanggapan Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat Cawapres keempat pada Minggu (21/1).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya