Berita

Caleg DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghozi Zul Azmi/Ist

Politik

Caleg PKS ini Siap Dilempar ke Tempat Sampah Jika Tak Tepati Janji

JUMAT, 12 JANUARI 2024 | 20:04 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Caleg DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghozi Zul Azmi, yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Pulogadung, Cakung dan Matraman, di Jakarta Timur memiliki program fantastis untuk memikat pemilihnya.

Saat mengunjungi konstituennya di Jalan Pulomas 8 RT 3 RW 11 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Kamis (11/1), dia mengaku siap dilempar ke tempat sampah jika sudah terpilih, namun tidak menepati janjinya.

Salah satu janji yang diungkapkan di hadapan masyarakat adalah memperjuangkan agar di DKI Jakarta tidak ada lagi iuran untuk uang kebersihan.


Padahal, kata Ghozi dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah Nomor 3/2013, dijelaskan bahwa fasilitas dan pengelolaan sampah termasuk sarana dan prasarananya itu menjadi kewajiban pemerintah.

“Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan setiap bulan mereka masih diberikan kewajiban untuk iuran uang kebersihan,” ujar Ghozi dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/1).

"Tentu saja kalau misalkan ini terwujud, saya terpilih, iuran sampah tidak gratis juga, saya siap dilempar di tempat sampah semuanya. Karena ini keseriusan kita untuk membangun bersama kebijakan keberpihakan kepada masyarakat. Ini yang dibutuhkan masyarakat," ujar politisi muda tersebut,” tambahnya.

Upaya untuk membebaskan warga DKI dari iuran uang kebersihan, lanjut Ghozi didapat berdasarkan hasil blusukan dan mendengar keluhan langsung dari masyarakat yang menjadi konstituennya.

"Iuran kebersihan harus gratis, bukan lima tahun kedepan bahkan selamanya. Bukan hanya di Dapil saya saja di Pulo Gadung, Cakung dan Matraman, tapi diseluruh wilayah DKI Jakarta. Kita melihat sekarang kebijakan yang ada di Pemprov DKI Jakarta, belum pro rakyat. Anggota DPRD nya, Pemerintahnya belum pro rakyat," jelasnya.

Selain iuran uang kebersihan, program yang coba diwujudkan jika terpilih menjadi Anggota DPRD DKI adalah pangan murah, kerjaan mudah dan sehat mudah.

"Ini yg berusaha saya wujudkan dan perjuangkan. Dengan dukungan relawan tentunya," tegasnya.

Hartini (46) ibu rumah tangga yang sudah 20 tahun tinggal di Jakarta mengaku senang jika iuran uang kebersihan bisa gratis. Meski jumlahnya tidak begitu besar, namun kebijakan itu dibutuhkan masyarakat, karena bisa mengurangi beban terutama bagi keluarga tidak mampu.

"Kalau saya iuran sampah sebulan Rp15 ribu sampai Rp20 ribu. Senang kalau gratis, apalagi kalau bisa ada sembako yang murah. Kita tunggu saja semoga anggota DPRD yang terpilih bisa serius memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi suami saya kerjanya hanya serabutan," ujar ibu asal Semarang, Jawa Tengah tersebut.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya