Berita

Caleg DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghozi Zul Azmi/Ist

Politik

Caleg PKS ini Siap Dilempar ke Tempat Sampah Jika Tak Tepati Janji

JUMAT, 12 JANUARI 2024 | 20:04 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Caleg DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghozi Zul Azmi, yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Pulogadung, Cakung dan Matraman, di Jakarta Timur memiliki program fantastis untuk memikat pemilihnya.

Saat mengunjungi konstituennya di Jalan Pulomas 8 RT 3 RW 11 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Kamis (11/1), dia mengaku siap dilempar ke tempat sampah jika sudah terpilih, namun tidak menepati janjinya.

Salah satu janji yang diungkapkan di hadapan masyarakat adalah memperjuangkan agar di DKI Jakarta tidak ada lagi iuran untuk uang kebersihan.


Padahal, kata Ghozi dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah Nomor 3/2013, dijelaskan bahwa fasilitas dan pengelolaan sampah termasuk sarana dan prasarananya itu menjadi kewajiban pemerintah.

“Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan setiap bulan mereka masih diberikan kewajiban untuk iuran uang kebersihan,” ujar Ghozi dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/1).

"Tentu saja kalau misalkan ini terwujud, saya terpilih, iuran sampah tidak gratis juga, saya siap dilempar di tempat sampah semuanya. Karena ini keseriusan kita untuk membangun bersama kebijakan keberpihakan kepada masyarakat. Ini yang dibutuhkan masyarakat," ujar politisi muda tersebut,” tambahnya.

Upaya untuk membebaskan warga DKI dari iuran uang kebersihan, lanjut Ghozi didapat berdasarkan hasil blusukan dan mendengar keluhan langsung dari masyarakat yang menjadi konstituennya.

"Iuran kebersihan harus gratis, bukan lima tahun kedepan bahkan selamanya. Bukan hanya di Dapil saya saja di Pulo Gadung, Cakung dan Matraman, tapi diseluruh wilayah DKI Jakarta. Kita melihat sekarang kebijakan yang ada di Pemprov DKI Jakarta, belum pro rakyat. Anggota DPRD nya, Pemerintahnya belum pro rakyat," jelasnya.

Selain iuran uang kebersihan, program yang coba diwujudkan jika terpilih menjadi Anggota DPRD DKI adalah pangan murah, kerjaan mudah dan sehat mudah.

"Ini yg berusaha saya wujudkan dan perjuangkan. Dengan dukungan relawan tentunya," tegasnya.

Hartini (46) ibu rumah tangga yang sudah 20 tahun tinggal di Jakarta mengaku senang jika iuran uang kebersihan bisa gratis. Meski jumlahnya tidak begitu besar, namun kebijakan itu dibutuhkan masyarakat, karena bisa mengurangi beban terutama bagi keluarga tidak mampu.

"Kalau saya iuran sampah sebulan Rp15 ribu sampai Rp20 ribu. Senang kalau gratis, apalagi kalau bisa ada sembako yang murah. Kita tunggu saja semoga anggota DPRD yang terpilih bisa serius memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi suami saya kerjanya hanya serabutan," ujar ibu asal Semarang, Jawa Tengah tersebut.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya