Berita

Jurubicara Timnas Amin, Billy David Nerotumilena/RMOL

Politik

Penjelasan Timnas Amin soal Data Anggaran Kemenhan dan Lahan Prabowo yang Dianggap Salah

SELASA, 09 JANUARI 2024 | 12:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menganggarkan Rp700 triliun untuk membeli alutsista bekas dianggap tidak benar atau disinformasi oleh sejumlah pihak.

Hal tersebut disampaikan Anies saat debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1).

Menanggapi anggapan tersebut, Jurubicara Timnas Amin Billy David Nerotumilena menjelaskan, pernyataan Anies kemarin bukan hanya terkait anggaran pembelian alutsista semata.


"Jadi Rp700 triliun itu kan sebenarnya data anggaran Kemenhan selama lima tahun. Jadi yang Rp700 T, saya luruskan, dari awal bahwa itu anggaran lima tahun selama periode 2019-2024," jelas Billy saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di Markas Pemenangan Timnas Amin, Selasa (9/1).

Selain soal anggaran, Billy juga menjelaskan soal pernyataan Anies bahwa Menhan Prabowo Subianto memiliki lahan seluas 340 ribu hektare, di saat banyak prajurit TNI yang belum memiliki hunian atau rumah dinas.

Padahal, lanjut Billy, Anies hanya mengulang pernyataan Jokowi pada debat capres 2019 lalu. Saat itu Jokowi menyebut Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

"Jadi Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat (Pilpres) 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan saya rasa sifatnya bukan personal, karena kita punya data perbandingan," tegas Billy.

Teranyar, Anies dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) imbas sindirannya soal lahan
 Prabowo. Pelaporan ke Bawaslu disampaikan Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB).

Perwakilan PHPB, Subadria Nuka menjelaskan, sindiran Anies terkait kepemilikan tanah Prabowo di Kalimantan seluas 340 ribu hektare merupakan data yang tidak benar.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya