Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Survei Puspoll: 76,7 Persen Publik Puas Kinerja Jokowi

RABU, 03 JANUARI 2024 | 02:17 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Lembaga survei Pusat Polling (Puspoll) Indonesia menyebutkan sebanyak 76,7 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendukung keberlanjutan program-programnya.
 
“Kalau kita lihat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini memang angkanya masih cukup tinggi, yaitu 76,7 persen,” kata ata Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin Tanja saat jumpa pers via Zoom di Jakarta, Selasa (2/1).

Muslimin mengatakan, angka itu merupakan gabungan dari masyarakat yang menyatakan cukup puas sebesar 65,1 persen dan sangat puas sebesar 11,6 persen.
 

 
Kemudian, kata Muslimin, responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Jokowi sebesar 22 persen dan yang menyatakan tidak tahu dan tidak jawab sebesar 1,3 persen.
 
Muslimin juga memaparkan beberapa masalah yang ditangani oleh pemerintah pusat, seperti upaya menjaga keamanan menjadi persoalan yang menurut publik memiliki penanganan paling baik, yakni sebesar 89,3 persen.
 
Sementara itu, upaya menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok agar terjangkau oleh rakyat, yang mendapatkan angka penilaian sebesar 47,6 persen.
 
Puspoll Indonesia menyelenggarakan survei nasional preferensi politik masyarakat dengan pengumpulan data pada 11-18 Desember 2024 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).
 
Adapun jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.








Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya