Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net
Berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menakhodai Indonesia selama dua periode diyakini akan memunculkan masalah baru, yakni post power syndrome.
Yang paling dikhawatirkan, post power syndrome Presiden Jokowi ini bisa lebih parah dari orde baru (Orba) era kepemimpinan Presiden Soeharto.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen mencermati cawe-cawe Presiden Jokowi yang terasa menjelang Pilpres 2024.
"Banyak analisis menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan mengalami
post power syndrome akut karena zig-zag politik yang dilakukan. Sudah terlalu banyak pihak terluka akibat cawe-cawe Presiden Jokowi," kata Samuel dalam keterangan tertulisnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/11).
Mencermati kondisi terkini di lapangan, alumni Lemhannas Pemuda 2009 ini memandang publik sudah mulai menunjukkan rasa muak atas manuver Presiden Jokowi. Salah satunya dengan membiarkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ikut Pilpres 2024.
"Belum lagi terjadinya mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) atau aparat penegak hukum yang terpaksa melakukan kerja-kerja bukan pada tupoksinya," tambah Silaen.
Yang paling dikhawatirkan, Silaen mencium aroma kebangkitan zaman orde baru, yakni melanggengnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jika manuver Presiden Jokowi dibiarkan.
"Jelas-jelas rakyat tidak mau kembali ke zaman orde baru, eh justru kepemimpinan Presiden Jokowi melanggengkan KKN versi baru. Apa yang ditentang rakyat dari orde baru itu jelas sekali, yakni KKN," tandasnya.
