Berita

Jemaah haji Indonesia/RMOL

Politik

Pemerintah Usul Biaya Haji Rp105 Juta, PKS: Tidak Logis

KAMIS, 16 NOVEMBER 2023 | 14:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak usulan pemerintah menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445H/2024 M menjadi rata-rata Rp105 juta.

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba menilai kenaikan biaya haji tidak masuk akal dan tanpa memperhatikan aspek ekonomi masyarakat luas.

“PKS menolak kenaikan yang gila-gilaan yang seperti itu, karena tidak memperhatikan suasana masyarakat sekarang. Kan masih El Nino dan harga beras yang naik dan menurut saya tidak wajar ya,” kata Iskan Qolba kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/11).


Iskan mengatakan, saat pelaksanaan ibadah haji 1444 H/2023 M, dimana biaya haji dipatok Rp90 juta sudah membuat masyarakat mengeluh. Padahal, jika merujuk pada kurs Dolar AS, seharusnya kenaikan biaya haji hanya 3 persen.

“Tahun lalu saja sudah sangat tinggi naiknya. Kalau saya lihat komponen yang naik itu kan cuma Dolar ya sekitar 3 persen, tetapi kenaikan itu hampir mendekati 15 persen lebih, kan tidak layak,” kata Iskan.

Menurut Iskan, tingginya biaya haji bukan karena adanya kenaikan harga-harga di pasaran, melainkan adanya tanggungan biaya tunda haji karena pandemi yang harus ditutupi BPIH.

“Saya analisa bukan karena harga naik, tapi adanya pengelolalan dana haji yang tunda defisit (tahun lalu). Ini tidak logis dalam waktu singkat kenaikannya tinggi,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya