Berita

Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat bertarung di Pilpres 2019/Net

Publika

Politik Esuk Dhele Sore Tempe

OLEH: TONY ROSYID
KAMIS, 26 OKTOBER 2023 | 09:55 WIB

MARI ingat kembali kampanye Pilpres 2019. Capresnya Joko Widodo versus Prabowo Subianto. Saat itu, debat kedua pihak ini sangat sengit. Terutama antara PDIP dengan Gerindra sebagai partai pendukung utama.

PDIP mengangkat Jokowi dan promosi habis-habisan untuk capresnya. Jokowi didesain menjadi manusia sempurna. Bahkan "setengah dewa." Tidak ada cacat, apalagi kesalahan. Semua serba oke banget.

Di sisi lain, para kader PDIP juga habis-habisan menyerang Prabowo. Rival politik Jokowi. PDIP menelanjangi Prabowo, seolah tidak ada sedikitpun kelebihan yang ada pada Prabowo. Terutama menyangkut kasus HAM 1997-1998. Anda yang aktivis 98 pasti masih ingat.


Bukan hanya PDIP. Lihat pula komentar para pendukung Jokowi saat itu. Salah satunya adalah Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Videonya viral. Pernyataannya tegas dan terang-terangan bahwa Prabowo terlibat kasus HAM. Prabowo diberhentikan secara tidak terhormat dari TNI. Tapi itu dulu. Dulu, beberapa tahun lalu. Sekarang, Agung Gumelar dukung dan ada di kubu Prabowo. Asyik kan?

Di pihak lain, Gerindra "mati-matian" serang Jokowi. Pemerintahan Jokowi selama lima tahun ditelanjangi habis oleh Gerindra. Juga oleh para pendukung Prabowo. Seolah tidak ada satupun kelebihan di pemerintahan Jokowi.

Tapi hari ini, situasinya berubah. Berbalik 180 derajat. Hari ini, kita tiap hari disuguhi acara debat di televisi. Bagaimana militansi kader Gerindra dan para pendukung Prabowo "memuji setinggi langit" Jokowi. Mereka menilai Jokowi adalah presiden yang paling sukses. Seolah-olah tidak ada presiden yang lebih hebat dari Jokowi.

Terutama setelah Gibran diangkat sebagai cawapres Prabowo. Pembelaan dan puja-puji Gerindra kepada Jokowi semakin "sempurna dan luar biasa". Super dramatis.

Sebaliknya, para kader PDIP yang dulu membela mati-matian dan mengangkat setinggi-tingginya Jokowi, sekarang berbalik dan justru menyerang Jokowi. Situasinya berbalik terutama sejak Gibran bergabung dan menjadi cawapres Prabowo.

Lalu bagaimana mereka, para politisi ini mempertanggungjawabkan ucapannya 4-5 tahun lalu? Jejak digitalnya masih fresh. Easy going? Melupakan begitu saja? Nggak peduli bagaimana debat di antara mereka berbulan-bulan di televisi telah memicu konflik para pendukung masing-masing di akar rumput? Apakah mereka tidak merasa berdosa? "Dosa" itu kata yang asing bagi umumnya para politisi.

Rakyat jadi bingung. Dulu begitu, sekarang kok begini. Itulah politik. Pada akhirnya, semua akan diuji konsistensinya. Seringkali memang, kekuasaan tidak mempedulikan apa yang disebut dengan "prinsip nilai dan konsistensi". Kata orang Jawa: Esuk dhele, sore tempe. Sikapnya berubah-ubah. Sementara rakyat di bawah sudah berdarah-darah.

Gegara sikap politik kaum elite yang tidak konsisten, labil dan hanya berorientasi pada kepentingan dan kekuasaan, maka logika dan prinsip nilai yang dimiliki rakyat jadi ikut rusak. Apatisme rakyat kepada bangsa ini akan semakin besar karena terlalu banyak elite yang menjadi "badut politik". Ironis!

Di sisi lain, ini telah menjadi entertainment. Hiburan buat rakyat. Rakyat terhibur dengan penampilan para badut di tengah lesunya program stand up comedy.

Setelah pendaftaran Pilpres pada 19-25 Oktober ini, rakyat akan semakin masif disuguhi program debat para badut di televisi. Mungkin ini bisa jadi hiburan paling murah untuk melepas lelah.

Penulis adalah pengamat politik dan pemerhati bangsa




Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya