Indonesia Terjajah Secara Ekonomi, Presiden Harus Tanggung Jawab

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut masyarakat Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah terjajah secara ekonomi, disesalkan banyak pihak. Pasalnya, penjajahan dalam bentuk apapun tidak boleh ada di Indonesia.

"Hal itu dengan tegas dinyatakan dalam Pembukaan Konstitusi Indonesia. Penjajahan harus dihapuskan baik di Indonesia maupun di dunia," kata analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/10).

Menurutnya, Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara tentu orang yang paling bertanggung jawab bila hal itu terjadi.

"Jokowi harus segera mengatasi hal itu agar penjajahan ekonomi di Indonesia segera sirna," imbuhnya.

Jamiluddin mengatakan rakyat Indonesia berhak meminta pertanggungjawaban presiden tentang hal itu.

"Bahkan rakyat dapat mengultimatum presiden untuk 'mengusir' penjajah ekonomi tersebut," tegasnya.

Dia pun meminta, jika tidak mampu mengusir penjajah ekonomi, berarti presiden tidak mampu melaksanakan pembukaan UUD 1945. Hal itu tentu berimplikasi pada ketidakmampuan presiden melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

"Bila itu terjadi, DPR tentu dapat mengevaluasi presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," tutupnya.