LKPP RI bersama Pertamina sepakati penggunaan E-Katalog/Ist
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) berhasil membuat lompatan besar dalam pengembangan sistem E-Katalog dengan mulai melibatkan Badan Usaha Milik Negara.
Hal ini menjadi terobosan baru setelah sebelumnya sistem E-Katalog hanya berfokus pada aktivitas pengadaan yang bersumber dari APBN/APBD pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.
Adapun PT Pertamina (Persero) pun menjadi BUMN pertama yang telah resmi siap menggunakan sistem E-Katalog dalam aktivitas pengadaannya, setelah penandatanganan nota kesepahaman terkait pengembangan dan implementasi E-Katalog antara Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi dengan Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati.
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi mengatakan, langkah Pertamina dapat memicu BUMN lainnya dalam implementasi E-Katalog.
"Selama ini kami (LKPP RI) memang baru menyentuh APBN dan APBD. Artinya dengan Pertamina hari ini menjadi BUMN yang pertama dan pionir," ujar Hendi, sapaan karibnya, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (30/9).
Lebih lanjut, Hendi mengungkapkan jika hari ini lembaga yang dipimpinnya juga sedang menyelesaikan RUU PBJ Publik, di mana di dalamnya melibatkan BUMN.
"Ini penting karena dengan sistem E-Katalog ini pengadaan bisa lebih cepat, transparan, efektif, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri juga meningkatkan keterlibatan pelaku UMK Koperasi," terangnya.
Sementara itu, Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT Pertamina, menyampaikan apresiasi kepada Hendi yang telah menginisiasi implementasi E-Katalog di Pertamina.
Nicke menegaskan bahwa E-Katalog akan diimplementasikan oleh Pertamina grup beserta seluruh anak perusahaannya.
"Pengadaan di Pertamina porsinya sangat besar, tahun lalu revenue kita 1.200 triliun rupiah, angka ini besar, apalagi kalau kita bicara Opex (biaya operasional) dan Capex (belanja modal)," pungkasnya.
