Berita

TikTok Shop

Politik

Larangan TikTok Shop Bikin Rakyat Kecil Menderita, Muslim: Pemerintah Harusnya Perketat Impor

KAMIS, 28 SEPTEMBER 2023 | 15:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bukan TikTok Shop yang dilarang, pemerintah seharusnya awasi produk impor yang membuat UMKM mati. Larangan e-commerce di media sosial dianggap sebagai kebijakan yang bikin rakyat menderita.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, Peraturan Menteri Perdagangan 31/2023 yang memuat unsur larangan media sosial sekaligus menjadi e-commerce merupakan peraturan yang membuat rakyat menderita.

Mengingat kata Muslim, banyak UMKM yang terbantu dengan adanya TikTok Shop karena dapat menjual produknya sendiri, maupun hasil tani dan laut.


"Kenapa pemerintah senantiasa bikin kebijakan yang bikin rakyat menderita?" kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/9).

Muslim menilai, kebijakan tersebut mencerminkan penguasa saat ini pro kepentingan asing, dalam hal ini impor, ketimbang pro terhadap rakyat kecil.

"Loh itu melalui TikTok Shop, rakyat kecil atau UMKM terbantu untuk menjual produknya sendiri. Dan seharusnya pemerintah harus awasi produk impor yang bikin UMKM mati," pungkas Muslim.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya