Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Repro

Politik

Puan Mendorong Pelaksanaan APBN 2024 Rp3.325 Triliun Adil untuk Rakyat

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023 | 13:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

DPR RI telah mengesahkan RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (21/9).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam rapat paripurna, pengesahan isi RUU APBN 2024 telah sesuai berdasarkan rapat di parlemen antara DPR RI dengan pemerintah.

Salah satunya adalah persamaan pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga tukar dolar. Dalam RUU APBN Puan menitikberatkan soal harga minyak yang berbeda.


"Mungkin yang agak berbeda adalah terkait dengan harga minyak ICP yang mana awalnya diusulkan 80 dolar AS per barel sekarang menjadi 82 dolar per barel," kata Puan usai rapat paripurna.

Meski ada beberapa catatan, Puan mengatakan isi UU APBN 2024 masih sesuai dengan kesepakatan awal antara parlemen dan pemerintah.

Puan berharap APBN 2024 senilai Rp3.325 triliun ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.

"Kami berharap dan mendorong bahwa setelah APBN ini diketok untuk 2024, dalam pelaksanaannya berkeadilan untuk rakyat, memprioritaskan program-program prioritas, dari pemerintahan Pak Jokowi hingga masa berakhir Oktober 2024," kata politikus PDIP ini.

Selain itu, Puan juga berharap APBN tahun ini dapat merealisasikan program pemerintah sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

"Sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan yang sampai hari ini belum selesai sesuai dengan targetnya. Karena kami berharap APBN ini memang APBN untuk rakyat dan setelah dua periode, nanti intinya APBN terakhir ini yang akan berguna untuk rakyat," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya