Candaan Menag Larang Pilih Amin, Ahmad Ali: Tak Etis, Apalagi Pakai Bid'ah

Wakil Ketua Umum Partai Nassem, Ahmad Ali, menyayangkan candaan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang melarang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memilih Amin.

"Dari sisi etis dan etika, kalau yang dimaksud Amin adalah Anies-Muhaimin, rasanya tidak etis ya, apalagi pakai bid'ah," sesal Ahmad Ali, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).

Terlebih, sambung dia, yang Menag Yaqut dalam posisi sebagai perwakilan pemerintah dan di dalam acara resmi, pembukaan orientasi PPPK di Surabaya, Rabu (13/9).

Pemerintah harusnya jadi wasit yang baik dalam setiap permainan. Jika wasitnya netral pasti menghasilkan proses dan tahapan Pemilu yang damai dan demokratis.

"Jangan mendiskreditkan orang, apalagi di forum pegawai negeri," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR itu berharap pemerintah tidak ikut atau tidak menjadi bagian dari pihak-pihak yang melakukan proses ketidakadilan terhadap proses Pemilu yang sedang berlangsung.

"Jangan karena kebencian kepada seseorang, kemudian tidak berlaku adil," tegasnya.

Ahmad Ali yang mantan pentolan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu juga meminta Presiden Jokowi menegur Menag Yaqut, karena sudah memasukan kepentingan politik praktis dalam acara pemerintah atau kementerian.

Jika Presiden Jokowi tidak menegur dan tidak mengevaluasi Menag Yaqut, tentu menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah.