Pilkada Bakal Dimajukan, Peneliti BRIN: Jangan Memupuk Ketidakpercayaan

Rencana memajukan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 dikhawatirkan memunculkan persepsi negatif di masyarakat.

Peneliti Utama Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, berpendapat, pemerintah dan DPR RI seharusnya tidak begitu saja mengubah jadwal Pilkada menjadi September 2024.

"Menurut saya, setelah tahapan dimulai, jangan ada otak-atik, karena bisa menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan ada yang bermain," kata Siti Zuhro, saat diskusi OTW 24 yang digelar Kedai Kopi, di bilangan Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Dia juga menjelaskan, perubahan jadwal dapat menimbulkan kesan ada yang bermain.

Dikatakan juga, bisa jadi akan muncul ketidakpercayaan dari publik terhadap lembaga pemerintah, termasuk penyelenggara Pemilu.

"Jadi, hati-hati tarikan politiknya, Pemilu ini sarat kontestasi. Kalau saat seperti ini tidak ada (yang namanya) mulia, yang ada curiga," tuturnya.

Sosok yang akrab disapa Mbak Wi itu pun mendorong pemerintah, DPR RI, hingga penyelenggara Pemilu, agar tetap menjalankan amanat UU 10/2016 tentang Pilkada, yang menjadwalkan pelaksanaan pencoblosan pada November 2024.

"Saat ini konsisten dulu. Tapi pasca 2024 semuanya benahi, untuk Pemilu 2029, jangan sampai memupuk ketidakpercayaan," tambahnya.