Kabupaten Garut Anggarkan Rp799 M untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem, tapi Tanpa Bansos

Selain di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan data di Kabupaten Garut yang tidak menganggarkan Bantuan sosial (Bansos) individu dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam acara diskusi "Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi" di kanal YouTube FMB9ID_IKP.

Pahala mengatakan, dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kabupaten Garut pada APBD 2023 menganggarkan belanja untuk kemiskinan ekstrem sebesar Rp799.305.947.474 (Rp799 miliar). Namun anggaran sebesar itu ternyata tidak ada dialokasikan untuk Bansos kepada masyarakat.

"Kita temukan bahwa di Kabupaten Garut anggaran kemiskinan ekstrimnya sudah benar nih Rp799 miliar, persentase oke. Tapi kita lihat dalamnya, ada honor, belanja alat kantor, ada makan. Bansos individu malah gak dikasih," ujar Pahala seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).

Mirisnya, kata Pahala, anggaran sebesar itu, Kabupaten Garut lebih memilih anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp784.305.00 (Rp784 juta).

Padahal, jika memang ingin mengentaskan kemiskinan, akan lebih bijak jika anggaran itu disalurkan pada bantuan sosial langsung kepada masyarakat.

"Studi banding kali ya kita bilang, mungkin dia mau lihat juga yang miskin ekstrem beneran di luar negeri kaya apa. Basic-nya kasih bansos dong walaupun dapat dari pusat, tapi memperkuat," pungkas Pahala.